majalahpotretindonesia.com – Finalis Miss Indonesia 2025 asal Papua Pegunungan, Merince Kogoya, resmi dicoret dari ajang setelah video lama yang menampilkan dirinya melakukan aksi simbolik mendukung Israel menjadi viral di media sosial.

Kronologi Pemulangan

• Merince menjadi wakil Papua Pegunungan dan masuk karantina Miss Indonesia 2025. Namun, unggahan video dirinya yang mengibarkan bendera Israel dua tahun silam kembali muncul.

• Akibat video tersebut, panitia mengambil keputusan drastis dan memulangkannya dari karantina pada Kamis, 26 Juni 2025.
• Karmèn Anastasya ditunjuk sebagai penggantinya sebagai finalis dari Papua Pegunungan.

Klarifikasi Merince Kogoya

Melalui Instagram Story, Merince menjelaskan dukungannya bukan bersifat politik atau ideologi Zionisme, melainkan ekspresi keagamaan sebagai pengikut Kristus yang bermaksud mendoakan dan memberkati Israel. Ia meminta maaf kepada masyarakat Papua dan tim pendukungnya, serta menyatakan kecewa karena posisinya digantikan karena tekanan opini publik yang pro‑Palestina.

Reaksi Publik dan Netizen

Mayoritas netizen mendukung langkah tegas penyelenggara, menilai bahwa finalis Miss Indonesia harus memiliki wawasan luas, empati, dan nilai pluralisme. Beberapa komentar dari netizen di antaranya:

“Minimal mikir sih, lu itu finalis Miss Indonesia… ya kali malah jadi genocide enabler,” kata salah satu natizen.

Implikasi dan Pembelajaran

Kasus ini mencerminkan bagaimana jejak digital bisa berdampak signifikan dalam ajang prestisius. Hal yang bisa menjadi pelajaran penting:

• Finalis publik harus memperhatikan dampak ungkapan di media sosial, apalagi yang berkaitan dengan isu geopolitik.

• Panitia perlu memperketat pemeriksaan latar belakang dan nilai kandidat, khususnya di ajang nasional.

• Netizen memiliki peran besar dalam menjaga nilai publik dan respon atas isu sensitivitas global.

Merince Kogoya dicoret dari ajang Miss Indonesia 2025 setelah video lama yang dianggap mendukung Israel viral. Meski ia menjelaskan niatnya bersifat religius, panitia tetap mengambil tindakan tegas karena tekanan opini publik dan standar nilai kontes yang tinggi.