majalahpotretindonesia.com – Kematian tragis pendaki asal Brasil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani, NTB belum usai. Pemerintah Brasil kini menegaskan siap menempuh jalur hukum internasional jika ditemukan unsur kelalaian dari pihak Indonesia. Tekanan diplomatik ini memunculkan sorotan tajam terkait prosedur evakuasi dan koordinasi SAR.
Kronologi Tragedi & Proses Evakuasi
Juliana Marins (26) diketahui terjatuh dari tebing di jalur pendakian Gunung Rinjani pada 21 Juni 2025 sekitar pukul 06.30 WITA. Video drone merekamnya masih hidup beberapa saat setelah jatuh, sebelum akhirnya hilang jejak. Evakuasi pun berlangsung selama empat hari, terhambat cuaca ekstrem, kondisi medan curam, kabut tebal, dan keterbatasan peralatan SAR.
Tim SAR gabungan—Basarnas, TNI, Polri, BPBD, TNGR, dan relawan—mampu mencapai jenazah korban pada 24 Juni pukul 16.52 WITA. Autopsi yang dilakukan mengungkap penyebab kematian akibat trauma benturan keras, bukan hipotermia, dan kematiannya diperkirakan sekitar 20 menit setelah jatuh. Namun, keluarga dan publik Brasil menilai evakuasi berlangsung terlalu lama, dan mencurigai adanya kelalaian dalam penanganan awal.
Ancaman Jalur Hukum Internasional dari Brasil
Pemerintah Brasil, melalui Kantor Pembela Umum Federal (DPU), telah meminta laporan resmi dari otoritas Indonesia untuk menilai kemungkinan adanya kelalaian dalam penanganan evakuasi Juliana. Bila terbukti, Brasil tidak ragu membawa kasus ini ke mekanisme hukum HAM internasional seperti Komisi Antar-Amerika untuk HAM (IACHR).
DPU kini menunggu laporan dari kepolisian dan SAR Indonesia sebagai bahan pertimbangan . Pernyataan ini menunjukkan bahwa Brasil serius menempuh jalur diplomatik hukum, bukan sekadar simbolis.
Sorotan Diplomatik & Tekanan Publik Brasil
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan belasungkawa publik secara resmi, sembari menegaskan pemerintah Brasil terus mendukung proses hukum bagi keluarganya. Senator Zenaide Maia juga menyampaikan duka mendalam dan meminta dukungan hukum agar kasus ini ditangani transparan.
Di dunia maya, tagar seperti #SaveJuliana ramai di platform seperti Instagram dan X, menyerukan tindakan cepat dari Indonesia. Ribuan komentar mengkritik lambatnya respon SAR, termasuk terhadap akun resmi Presiden RI dan Basarnas.
Respons Pemerintah & Penegakan Hukum RI
Di dalam negeri, DPR melalui Komisi V menyatakan bakal memanggil Basarnas untuk evaluasi evakuasi rampung dan transparan. Mereka menyoroti aspek kendala dana, peralatan, dan SOP penanganan destinasi ekstrem seperti Rinjani. Basarnas menyatakan sudah turun sejak tengah hari Sabtu dan menyesuaikan taktik sesuai kondisi medan ekstrem agar penyelamat tak menjadi korban juga. Namun, publik tetap menuntut tindakan konkret untuk mempercepat respon dan meningkatkan kapasitas SAR.
Tantangan dan Rekomendasi Ke Depan
1. Standarisasi & Penguatan Kapasitas SAR
Indonesia perlu memperkuat pelatihan, peralatan SAR khusus pegunungan ekstrem, dan SOP penanganan cepat di destinasi wisata. Dana dan kesiapan teknis akibatnya jadi perhatian utama publik dan parlemen.
2. Diplomasi Hukum dan Perlindungan WNA
Kasus Juliana membuka kebutuhan untuk memperbaiki protokol penanganan WNA, komunikasi diplomatik, serta akses cepat bagi wakil negara asal korban dalam evakuasi dan proses hukum.
3. Transparansi dan Monitoring Internasional
Laporan dan SOP evakuasi harus dipublikasikan transparan, bahkan bisa melibatkan observasi eksternal seperti tim Brasil untuk mencegah spekulasi kelalaian.
4. Edukasi Wisata Petualangan
Perlu pendanaan untuk kampanye informasi risiko, aturan pendakian, dan sertifikasi guide agar keamanan wisatawan meningkat, terutama di jalur ekstrem seperti Rinjani.
Ancaman Brasil ancam jalur hukum Juliana Marins menegaskan bahwa diplomasi hukum kini menjadi alat penting bila suatu negara melihat kelalaian fatal melibatkan warganya. Indonesia perlu cepat merespons: mempublikasikan SOP, memperkuat SAR, dan memulai dialog diplomatik untuk memperbaiki reputasi dan menjaga hubungan baik. Semua itu kunci agar tragedi serupa tidak terulang.
