📌 Dana Kampanye 2025: Polemik Lama yang Terus Terulang
Menjelang Pemilu 2025, isu Dana Kampanye 2025 kembali panas. Publik makin kritis menyoroti laporan dana kampanye partai politik, calon presiden, & calon legislatif.
Pertanyaan utamanya: beneran transparan atau cuma formalitas buat pencitraan?
Setiap musim kampanye, partai wajib lapor dana ke KPU & Bawaslu. Sumbernya harus jelas — sumbangan individu, badan usaha, atau kas partai. Sayangnya, publik sering nggak percaya penuh.
Banyak yang menduga angka di atas kertas nggak sinkron sama realita di lapangan.
Fenomena ‘uang gelap’ & politik uang seolah masih jadi rahasia umum. Iklan politik di medsos, baliho di pinggir jalan, sampai konser gratis butuh biaya gede. Dari mana dananya? Siapa sponsor aslinya? Ini yang bikin rakyat makin penasaran.
📌 Audit Bawaslu: Proses atau Formalitas?
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tiap tahun bilang siap periksa laporan dana kampanye. Di atas kertas, sanksinya tegas: partai atau capres yang nggak jujur bisa kena diskualifikasi.
Tapi di praktiknya, publik belum pernah lihat ada aktor politik besar benar-benar dicoret cuma gara-gara masalah dana kampanye.
Transparansi juga masih minim akses. Laporan dana seringkali dipublikasikan mendekati hari pemilu — padahal publik butuh waktu buat periksa.
Belum lagi detail transaksi kadang hanya angka total, tanpa rincian detail belanja atau kontrak sponsor.
Isu audit ini bikin kepercayaan publik ke partai & kandidat gampang turun. Banyak netizen di medsos ngetawain laporan dana kampanye yang “terlalu cantik” & nggak realistis.
📌 Solusi & Harapan Publik: Benahi atau Ulang Sistemnya?
Kalau mau Dana Kampanye 2025 beneran bersih, beberapa pakar bilang kuncinya di partisipasi publik.
Organisasi masyarakat sipil bisa bantu awasi, bikin portal terbuka, atau mendorong KPU & Bawaslu upload data real-time.
Kedua, literasi pemilih juga penting. Rakyat mesti peduli soal asal-usul dana kampanye. Dengan begitu, pemilih nggak gampang terbuai politik uang, amplop, atau janji manis yang nggak jelas sumbernya.
Beberapa negara udah pakai teknologi blockchain buat transparansi. Tiap transaksi dana kampanye tercatat, nggak bisa dihapus, & publik bisa akses real-time. Mungkinkah Indonesia nyusul? Kita tunggu!
Yang jelas, kalau isu ini nggak beres, kepercayaan publik ke sistem demokrasi bisa makin rapuh. Jadi, mau nggak mau, semua pihak harus mau berubah.
