majalahpotretindonesia.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa penerimaan pajak 2025 bakal meleset sekitar Rp 112 T—hanya mencapai Rp 2.076,9 T atau 94,9 % dari target yang ditetapkan di APBN sebesar Rp 2.189,3 T. Penghitungan ini mencerminkan realitas anggaran nasional saat defisit melebar ke Rp 662 triliun atau 2,78 % dari PDB. Apa yang bikin penerimaan pajak anjlok dan apa dampaknya bagi APBN?
Realisasi Penerimaan Pajak & Shortfall Rp112 T
Sri Mulyani menyampaikan di rapat Banggar DPR bahwa realiasi penerimaan pajak hingga Juni 2025 baru mencapai Rp 831,3 T, atau hanya 38 % dari target—jauh di bawah capaian semester I tahun sebelumnya. Akumulasi tersebut memang bikin proyeksi shortfall sekitar Rp 112,4 T.
Setelah semester I, Kemenkeu memprediksi penerimaan akhirnya hanya Rp 2.076,9 T, sedangkan target awal APBN adalah Rp 2.189,3 T. Ini menyebabkan defisit melebar dari 2,53 % ke 2,78 % dari PDB.
Perlu dicatat: shortfall pajak ini tidak berdiri sendiri. Penerimaan negara juga melemah karena PNBP turun ~7,1 % (Rp 477,2 T vs target Rp 513,6 T) dan dividen BUMN Rp 80 T ditunda ke Danantara.
Penyebab Kunci Penerimaan Pajak Melorot
A. Batalnya Kenaikan Tarif PPN
Sri Mulyani menyoroti bahwa salah satu penyebab terbesar shortfall adalah kebijakan tidak jadi menaikkan PPN ke 12 % seperti rencana awal APBN. Ini langsung mempengaruhi kas negara secara signifikan.
B. Perluasan Koreksi Harga Komoditas
Kinerja sektor migas & SDA menurun akibat tekanan ekonomi global; harga batu bara, minyak dan nikel turun, menurunkan kontribusi PPh & PPN komoditas.
C. Gangguan Sistem Coretax
Coretax—sistem administrasi pajak digital—dilaporkan sempat eror sejak awal tahun. Suryo Utomo ungkap pembayaran banyak tertunda karena sistem belum stabil. Realisasi awal 2025 sempat anjlok hingga 30–41 % YoY.
Dampak Lebarnya Defisit & Strategi Antisipasi
A. Tekanan Defisit APBN
Dengan defisit sebesar Rp 662 T, pemerintah harus mengandalkan penerbitan SBN. Namun utang ini juga meningkatkan beban bunga di masa depan.
B. Risiko Subsidi & Anggaran Publik
Pendanaan publik, seperti subsidi LPG dan BBM, bisa dipangkas jika penerimaan terus tertahan—tentu harus hati-hati karena berdampak ke publik .
C. Intensifikasi Optimalisasi Pajak
Sri Mulyani bilang Joint Program Optimalisasi Penerimaan Negara (JPON) akan digencarkan sisanya tahun 2025. Fokusnya di antaranya pemulihan Coretax, percepatan administrasi, dan pengawasan lapangan.
Proyeksi Semester II & Langkah Mitigasi
A. Peningkatan Aktivitas Ekonomi
Diharapkan pada paruh kedua tahun ini ekonomi tumbuh lebih stabil, ekspor manufaktur dan konsumsi meningkat—memicu penerimaan pajak naik.
B. Pemantapan Sistem Digital & Pemulihan Coretax
Perbaikan sistem Coretax jadi prioritas supaya pembayaran bisa kembali normal cepat dan tidak menunda penerimaan negara.
C. Reformasi Jangka Panjang
Sri Mulyani tunjukkan keseriusan reformasi perpajakan: Core Tax Admin, CEISA, dan perbaikan sistem tarif untuk adaptasi global.
Proyeksi penerimaan pajak 2025 yang meleset Rp 112 T adalah sinyal bahwa ada PR berat di sektor administrasi dan ekonomi nasional. Pemerintah perlu cepat tanggap melalui digitalisasi, optimalisasi pemungutan, dan konsistensi kebijakan fiscal. Ini bukan sekedar angka, tapi jantung keberlanjutan APBN dan layanan publik.
