Menu

Beltim Dapat Bantuan Proyek Sampah Rp. 2,7 Milyar dari Kementerian PUPR

BELITUNG TIMUR ; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Cipta Karya akan membangun proyek Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman senilai total Rp 2,7 milyar di Kabupaten Belitung Timur.

Awal pelaksanaan pembangunan ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Dirjen Cipta Karya KemenPUPR, Dodi Krispratmaji dengan Bupati Beltim, Yuslih Ihza pada acara Sosialiasi dan Penandatanganan Kerjasama di Hotel Mercure Jalan Purus IV Kota Padang Sumatera Barat, Rabu, (14/2).

Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Miarka Risdawati mengatakan ada dua kegiatan proyek yang dikerjakan di Kabupaten Beltim. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Desa Suka Mandi Kecamatan Damar dan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Trapo Mayang," ujar Miarka.

"Dua-dua (proyek)nya di Trafo Mayang. IPLT itu totalnya Rp 1,7 milyar dibagi ke tiga kabupaten, kalau TPA Rp 2,1 milyar hanya untuk Beltim saja," ungkap Miarka seusai Acara Sosialisasi, Kamis (15/2).

Wanita yang akrab dipanggil Chika itu menyatakan lelang proyek sedang diumumkan dan pengerjaan proyek diperkirakan baru dapat dilakukan Maret 2018 mendatang. Rencananya proyek akan dihibahkan untuk Pemkab Beltim akhir tahun 2018.

"Lelangnya sudah ada di internet. Nanti kalau selesai akan kita hibahkan ke Pemkab," jelas Chika.

Chika menuturkan sudah banyak bantuan yang diberikan oleh PSPLP kepada Pemkab Beltim. Mulai dari eksavator, bolduser, mobil tinja hingga komponen fisik lainnya berupa kantor di TPA Trofo Mayang.

"Bisa dikatakan lengkap bantuan kita. Kita ingin menjadikan TPA di Kabupaten Beltim sebagai TPA Percontohan di Bangka Belitung," kata Chika.

Meski sudah lengkap, ia mempersilahkan Pemkab Beltim untuk mengajukan proposal bantuan lainnya. Bukan hanya untuk TPA dan sampah namun juga drainase dan Pemukiman.

"Kita ini masuk di tiga dinas, Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Cipta Karya PU. Drainase bisa kita bantu, cman buatkan suratnya dulu ke Direktorat Bina Marga agar tidak tumpang tindih," ujarnya.

Bupati Beltim, Yuslih Ihza berharap proyek akan segera dapat dilaksanakan. Ia menyatakan semua persyaratan yang diajukan dalam Naskah Perjanjian bisa diakomodir Pemkab Beltim.

"Sudah, administrasi kita sudah dilengkapi. Intinya kita ingin segera dapat bantuan ini, soalnya sangat bermanfaat untuk masyarakat," kata Yuslih.

Selain itu, dengan adanya kelengkapan komponen TPS akan menjadi penunjang utama penilaian untuk Piala Adipura. Hal ini disebutnya akan memperbesar peluang Kabupaten Beltim.

"Proyek ini penting untuk menambah penilaian Adipura. Insyallah kita sedang upayakan, agar target terwujud," ucap Yuslih.

Pada acara penandatangan tersebut Dirjen Cipta Karya menyerahkan bantuan hibah untuk 36 kabupaten/kota. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada tiga kabupaten yang memperoleh bantuan, yakni Kabupaten Bangka, Bangka Barat dan Beltim. Namun di dua kabupaten tersebut hanya memperoleh bantuan sekitar Rp 600 juta. (Nizakaryadi)

 

 

 

 

 

 

Read more...

Masyarakat Nelayan Pesisir Ikut Kawal Rekomendasi Pansus KIP 

BELITUNG TIMUR ; Perwakilan Nelayan Pesisir Belitung Timur  akan mengawal  hasil kerja Pansus KIP  DPRD Belitung  Timur.

Hal tersebut dikatakan Heru.Tengong, yang mewakili para nelayan pesisir Kecamatan Gantung kabupaten Belitung yang merasa terancam atas keberadaan Pansus KIP tersebut.

"Pansus KIP sudah meresahkan kaum nelayan di daerah, dan kami siap mengawal  rekomendasi Pansus produk DPRD," ujarnya saat ditemui majalahpotretindonesia.com di kediamannnya di Kecamatan Gantung, baru-baru ini.

Menurut Heru, pihaknya akan ikut mengawal  hasil rekomendasi Pansus KIP, karena bila tidak dikawal akan dikwatirkan bisa melenceng dari aspirasi kami selaku nelayan pesisir.

"Prinsipnya kami  tetap menolak adanya zonasi tambang laut di wilayah perairan Belitung,  setelah pasca tambang timah  darat masyarakat umum beralih profesi  mencari nafkahnya sekarang di laut," ungkap Heru.

Para nelayan disini, lanjut Heru terus bermimpi punya 1 juta rumpon untuk memudahkan penghasilannya. namun tidak bagi bagi  nelayan pesisir, mereka  lebih mudah terjangkau walaupun hanya menggunakan perahu kecil ukuran 1/5 ton.

"Jadi kami berharap, kedepan pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya  yang tinggi untuk membantu nelayan, pemerintah cukup membantu dengan perahu kecil saja sudah cukup." terang Heru.

Senada dengan Heru, Junaidi salah seorang perwakilan nelayan asal Kelapa Kampit juga mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap hasil rekomendasi Pansus KIP.. " Kami dari nelayan tidak puas terhadap Kampit Tin, disini ada perbedaan antara tambang timah rakyat dan swasta maka dari itu kami minta DORD  membubarkannya.

Menurut dia,  jika  ada temuan pelenggaran,   kenapa Pansus KIP tidak mengambil tindakan tegas. 

"Intinya kami dari masyarakat nelayan akan terus ikut mengawal rekomendasi Pansus KIP  agar idak menyeleweng dari kepentingan masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir wilayah peraiaran kabupaten Belitung Timur, " pungkas Junaidi. ( Niza karyadi)

 

 

Read more...

Amankan Kedatangan Presiden Jokowi,  TNI Polri Gelar Apel Pasukan

AMBON ;  Menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka Kongres HMI ke XXX di Maluku, Personil gabungan TNI (Kodam XVI/Pattimura) dan Polda Maluku melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan VVIP di Lapangan Upacara Letkol (Purn) C Tahapari Jl Sultan Hassanudin Tantui Kec Sirimau Kota Ambon.

Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto, Selaku Inspektur dalam sambutannya mengatakan, kunjungan Presiden Republik Indonesia beserta rombongan ke Provinsi Maluku akan melakukan lawatan ke Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 14 Februari 2018 dalam rangka membuka Kongres XXX Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  dan Peringatan Milad HMI ke-71 di Unpatti Ambon. Selanjutnya Presiden akan menyerahkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat serta Sertifikat Tanah kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Untuk itu agar pengamanan VVIP nanti berjalan dengan lancar dan aman maka perlu dilaksanakan Apel Gelar Kesiapan Pengamanan yang bertujuan untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan pengamanan baik secara perorangan maupun satuan sesuai Prosedur Tetap (Protap) VVIP sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun salah prosedur dalam pelaksanaan dilapangan. Selain itu, hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan koordinasi antar unsur, sehingga tidak terjadi kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut dikatakan, Kodam XVI/Pattimura dalam hal ini selaku Koops Pamwil VVIP wilayah Maluku melaksanakan pengamanan Presiden RI bersama Polda Maluku dan Pemerintah Daerah setempat serta unsur pendukung lainnya. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sinergitas semua unsur baik personel TNI (AD, AL, AU), Polri, Pemadam Kebakaran, PLN dan Satpol PP serta unsur lainnya yang terkait pengamanan VVIP menjadi poin penting dalam menjamin keamanan dan keselamatan obyek Pam VVIP.

“Oleh karenanya saya mengajak kepada seluruh unsur agar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya  sesuai dengan tupoksi serta masing-masing individu mengerti siapa berbuat apa juga memahami prosedur tetap pengamanan VVIP termasuk dalam menghadapi kontigensi”, ajak Pangdam.

Diakhir sambutannya Pangdam menekankan beberapa hal yang patut diwaspadai kepada seluruh jajaran Satgas dan Subsatgas antara lain : Pertama, “Selalu siap bergerak di berbagai titik yang akan dikunjungi baik di dalam maupun di luar jadwal yang telah dibuat oleh Protokoler. Antisipasi ini penting karena tidak menutup kemungkinan Presiden melakukan kegiatan di luar agenda yang telah direncanakan. Kedua, Pasukan pengaman harus menghadap arah yang perlu diamankan bukan melihat rombongan yang lewat. Ketiga, Ambil tindakan tegas sesuai Standart Operation Procedure (SOP) terhadap pihak-pihak tertentu yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan keselamatan obyek pengamanan VVIP. Keempat, Dansubsatgas harus melaporkan setiap perkembangan situasi di lapangan sesuai garis komando. Kelima, Utamakan prinsip zero mistake, karena Presiden merupakan simbol Negara yang harus kita jaga keselamatan dan kenyamanannya selama kunjungan.

Turut hadi dalam kegitan tersebut Kapolda Maluku Irjen POL Deden Juhara, Kasdam XVI/Ptm Brigjen TNI Tri Soewandono, Danrem 151/Bny Kolonel Inf Christian Tehuteru, Danlanud Ptm Kolonel PNB Antariksa Anondo S.E., M.Tr (Han), Wadan Lantamal IX Ambon Kolonel Mar Imam Sopingi, Para Asisten, Kabalak dan Dansat Jajaran Kodam XVI/Ptm, Para pejabat Polda Maluku, Kadis Perhubungan Prov Maluku dan Kepala Satpol PP Provinsi Maluku. (ancha)

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.