Menu

Salah Bayar Tanah, UIP PLN Ambon Bertemu Raja Lilialy

AMBON ; Larangan Raja petuanan Lilialy, Husein Bessy akhirnya ditanggapi pihak UIP PLN Wilayah Ambon. 

Pasalnya, pekerjaan PLTA di Desa Lala Kecamatan Namlea Kab. Buru provinsi Maluku tidak berkoordinasi dengan Raja Petuanan. 

Sementara PLN hanya berkoordinasi dengan Ferry Tanaya selaku penjual tanah, sementara kepemilihan tanah Ferry Tanaya mtidak memiliki kekuatan hukum. 

Hal ini membuat PLN wilayah Ambon yang beralamat di Desa Galala melakukan pertemuan dengan pihak terkait guna membahas larangan raja petuanana Lilialy atas aktifitas pelerjaan tersebut. 

"Pihak PLN melakukan mediasi dengan kami selaku petuanan Lilialy atas lahan PLTA yang dibangun di wilayah kami adat petuanan kami di Buru," ungkap Kapala Soa Hatlesi Usman kepada koran ini, Sabtu (23/4/2018). 

Dirinya menambahkan dalam pertemuan yang dihadiri Deputi UIP PLN wilayah Ambon Malawat, Andi bagian hukum dan firman pelaksana lapangan

Selain itu juga dihadiri oleh staf kejaksaan Tinggi Maluku, staf Polres Buru, Moch Mukadar dan Raja Lilialy Bp Husein Bessy beserta kepala-kepala Soa Petuanan. 

Dalam pertemuan Raja Lilialy minta pihak PLN untuk mejelaskan status jual beli dan bukti kepemilikan lahan empat hektar yang akan dibangun PLTA. 

"Pihak PLN mengungkapkan lahan tersebut di beli dari Tan Lie Tien Alias Ferry Tanaya tahun 2016," jelansya. 

Ditambahkan, dalam pertemuan tersebut Raja liliali minta bukti kepelikan PLN menyerahkan copy surat permohon izin sewa lahan kepada Gubernur Gendral Belanda di Makassar tahun 1921 dengan luas 83 bauw.

Pemerinta Belanda memberikan izin sewa kepada Z Wacano pada 3 January 1938 dengan status tanah sewaan jangka waktu 75 tahun sesuai akta Erpak tahun 1921.

"Pada saat kami mempertanyakan keabsahan surat erpak sebagai dasar jual beli, status lahan tersebut bukan milik Z Wacano, surat jual beli dengan ahliwaris Z wakano tidak sah," tegasnya. 

Baginya, lahan yang dimohon Wakanno sebagai milik Sewa salama 75 tahun dari tahun 1930 dan berakhir 2008, sehingga tanah tersebut bukan lagi tanah hak milik Z Wakanno. 

"Lahan dibebaskan kurag lebih 4,8 Ha... kami juga menysmpaikan pihak PLN telah kecolongan dalm pembebasan lahan PLTU di Desa Lala kepada orang yang bukan haknya," tudingnya. 

Usman mengungkapkan pihak PLN kecolongan atas lahan yang dibeli dari  Feri Tanaya pada tahun 2016. 

"Ferry Tanaya menjual  lahan kepada UIP PLN tahun 2016 dimana perkara dalam status perkara di MA, Ferry Tanaya melakukn PK Terhadap putusan kasasi M Mukaddar dan tanggal 30 Mei 2017 PK Feri Tanaya ditolak oleh MA," ujarnya. 

Akta Erpak yang dikeluarkan pemerintah Belanda tanggal 3 January 1938 adalah tanah sewaan dengan jangka waktu 75 tahun dan berakhir tahun 2008. 

Hal ini sesuai sesuai undang-undang pokok Agraria tahun 1960 dan peraturan lainnya lahan tersebut di kembalikan kepada hak ulayat petuanan Liliali sebagai pemilik sah tanah Adat Petuanan Liliali. (Saleh Tuhuteru)

 

Read more...

Bakamla RI Teken Kerja Sama dengan Coast Guard Yunani 

YUNANI ;  Badan Keamanan Laut {Bakamla} RI terus berupaya memperkuat kinerjanya. Salah satu cara yang ditempuh adalah memperkuat kerja sama dengan sejumlah negara yang dikenal konsen terhadap pengamanan wilayah perairannya.

Teranyar Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo menandatanagi surat perjanjian kerjsa sama {letter of intent} dengan Komandan Penjaga Pantai Yunani (Commandant of the Hellenic Coast Guard) Laksdya Stamatios Raptis di bidang peningkatan kapasitas bersama HCG di Piraeus, Yunani, Jumat, {20/4/2018} kemarin.

Penandatangan baru didilaksanakan setelah dua hari, karena sebelumnya berlangsung pembahasan intensif lebih dulu antara delegasi Indonesia yang dengan jajaran HCG, Rabu (18/4).

Dalam penandatanganan LOI,Jumat (20/4/2018} kemarin, kedua pihak sepakat membangun kerja sama bilateral dalam berbagai bidang, diantaranya yaitu berbagi pengalaman dan praktek-praktek terbaik bidang penghadangan di laut termasuk Visit, Board, Search, Seizure (VBSS), memerangi kegiatan perikanan ilegal, yang tidak diatur dan tidak dilaporkan, serta pencegahan perlintasan batas secara tidak sah di laut, dan juga SAR (Search and Rescue) atau Pencarian dan Penyelamatan.

Selain itu kedua pihak juga telah menyepakati berbagi informasi pengembangan kapasitas organisasi dan kebijakan, serta sepakat pula untuk menjajaki kemungkinan bertukar spesifikasi teknis peralatan penting dan bentuk-bentuk kerja sama lain guna meningkatkan penegakan hukum di laut dan pengumpulan informasi. {mardiono}

 

Read more...

Lagi, Polisi Ciduk Pasangan Suami Istri Pemgelola Merkuri di Desa Liang 

AMBON ; Pengolahan batu sinabar di Maluku belakangan ini tidak henti-hentinya, kendati bahan pembuat merkuri itu dilarang pihak kepolisian. 

Main kucing-kucingan yang dilakukan oknum pembuat merkuri dengan pihak kepolisian dilakukan guna mendapatkan rupiah. 

Seperti yang dilakukan di hutan Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

"Tim Subdit I Reskrimum Polda Maluku berhasil menangkap dua warga pengelola merkuri di hutan Desa Liang Kab Maluku Tenggah, Padal Selasa kemarin," ungkap Kabid Humas Polda Maluku Kombes M. Roem. Ohoirat kepada media Diruang kerja, Kamis )19/4/2018). 

Ditambahkan, Penyelidikan yang dilakukan Subdit I Reskrimum Polda Maluku dibawah komando kompol Irvan Reza berhasil menangkap dua warga KR alias Reza (36) beserta istrinya ML. 

Keduanya merupakan Warga Desa Tulehu RT 013 Kecamatan Salahutu Kab. Malteng Provinsi Maluku. Keduanya ditangkap Tim Subdit I kemudian dilakukan pengembangan dan hasil produksi. 

"Hasil produksi  batu sinabar menjadi merkuri kemudian dibawa di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kab, Malteng dan ditemukan sejumlah barang bukti sejumlah 57 kg merkuri," jelasnya. 

Baginya, batu sinabar tersebut didatangkan dari Desa Iha Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB$ sebanyak 187 kg kemudian diolah menjadi merkuri menjadi 57 kg. 

Sebelumnya pelaku sudah melakukan pengolahan batu sinabar yang dibeli dari SBB sebesar 200 kg seharga Rp 80.000 dengan menghasilkan 80 kg merkuri dan sudah dijual di luar kota Ambon seharga Rp 300 ribu.  

Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 158 San atau pasal 161 UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

"Terangka akan dijerat dengan hukuman 10 tahun penjara," ujarnya. (Saleh Tuhuteru)Panglima TNI :

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.