Menu

JPU Tidak Ungkap Fakta Persidangan Kasus Komputer di Buru

AMBON ;  Penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan penegak hukum dengan anggaran puluhan juta harus membuahkan hasil dengan mengembalikan uang hasil korupsi. 

Malah penegak hukum di Maluku yang merugikan uang negara pilihan juta rupiah dalam penanganan kasus korupsi. 

Lihat saja perkara kasus korupsi pengadaan komputer 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Buru dengan menyeret dua terdakwa Achmad Padang dan Ahmad Mukaddar. 

Terkait hal tersebut kuasa hukum terdakwa Amad 

Mukaddar, Johny Hitijahubessy mempertanyakan putusan perkara Nomor 07/PID-SUS/TPK/2017/PT.Amb bahwa perkara Aquo terdakwa Adnan Mukaddar tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara yang telah ditetapkan. 

Semua kerugian negara menjadi tanggungjawab penyidik JPU untuk menetapkan terdakwa lain untuk dibebankan dan membayar kerugian negara. 

"Ini atas perintah undang namun hingga kini penetapan terdakwa lain tidak dijalankan JPU Kejati Maluku," ungkap Jhony kepada wartawan melalui rilisnya. 

Sementara dalam fakta persidangan terdakwa Ahmad Mukaddar di PN Ambon dimana saksi Hasan Umasugi selaku Direktur CV. Fajar Indah mengakui dihadapkan majelis. 

"Fakta hukum Hasan Umasugi bersalah dan perkara ini dan bersedia mengganti seluruh kerugian yang dialami Ahmad Mukaddar dan mengganti semua kerugian negara dana perkara aquo," jelasnya. 

Sehingga fakta hukum pengakuan tersebut maka JPU sudah menahan Hasan Umasugi, Muhamad Bahmid, Andi Abas dan Husen Mapoa sebagai tersangka. 

"Ada apa dengan JPU sehingga Hasan Umasugi Cs yang menikmati uang negara tidak ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan fakta persidangan yang menimbulkan uang negara karena tidak mengembalikan uang negara seperti yang dijanjikan Hasan Umasugi," terangnya. 

Sementata itu fakta lain dalam persidangan Hasan Umasugi telah menyerahkan uang Rp 30 juta kepada penyidik Dirreskrimsus Polda Maluku. 

"Hingga akhir persidangan uang Rp 30 juta yang diserahkan saksi Hasan Umasugi tidak pernah diserahkan ke pengadilan untuk diserahkan ke kas negara," tanya Johny. 

Johny menegaskan pada amar putusan aquo angka 4 tentang barang bukti tujuh paket komputer milik terdakwa harus diserahkan kepadanya. 

JPU harus bertanggung jawab dan mengembalikan 7 komputer saat disita dalam keadaan baru tersimpan dalam kartun. Hakim juga perintahkan JPU untuk dipasangkan dan dipergunakan di tujuh SMP penerima tahun 2013 silam. 

Penyidik maupun JPU tidak berhak dan semena-mena menggunakan kekuasaan untuk merampas barang pribadi terdakwa kemudian memberi hak kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

"Ini jelas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan JPU Kejati Maluku maupun penyidik sebagaimana dalam pasal 36 ayat (2) UU.No 39 tahun 1999," tegasnya. 

Johny menegaskan atas perintah JPU barang milik terdakwa digunakan negara, karena penyitaan barang milik terdakwa dirampas secara tidak sah oleh penyidik.

"Asas manfaat barang milik terdakwa dinikmati oleh negara atau daerah dimana nilai pengganti tujuh paket komputer sebesar Rp. 1.484.000.00," terangnya lagi. 

Berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) UU.No 39 tahun 1999 lanjut Johny barang  terdakwa berupa uang pengganti diserahkan satu kali kepada terdakwa. 

"Kami menyarankan kepada JPU sebagai eksekutor untuk meminta biaya ke Pemda Kab. Buru dalam hal ini dinas pendidikan Buru dengan tegang waktu 14 hari sejak tanggal 19 Februari 2018," sarannya. 

Selain itu, Johny mempertanyakan putusan pengadilan tinggi tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi ambon nomor 7/PID-SUS-TPK/2017/PT.AMB tanggal 23 Mei 2017 yang berkekuatan hukum tetap. 

Dimana identitas terdakwa tidak sesuai dimana marga, tempat tanggal lahir, umur tidak sama dengan identitas terdakwa. 

"Identitas terdakwa pada putusan No 07/PID-SUS-TPK/2017/PT.Amb Jo perkara nomor 2/PIS-SUS/TPK/2016/PN.Amb adalah batal demi hukum karena "Eror In Person" ," ujarnya. 

Seperti diberitakan, tender proyek pengadaan alat laboratorium bahasa di Dinas Pendidikan dan Kebuda­yaan Kabupaten Buru dibiayai AP­BD tahun 2010 diperuntukan bagi sejumlah SD dan SMP dimenangkan oleh CV Fajar Indah  dengan direkturnya Hazan Umasugi. Kemu­dian Hazan Umasugi mensubkan proyek ini ke Direktur CV Kema Yama, Helmi Bamatra.

Namun Bamatra tak mengerja­kannya. Ia mensubkan lagi proyek itu kepada Andi Abas, yang merupakan kerabat mereka. Alhasil proyek tersebut tak beres.

Abas diketahui mencairkan 50 persen dana proyek, dan menggu­nakannya untuk membeli alat-alat lab berupa komputer di Surabaya. Setelah dibeli, ternyata tak dibagikan ke sekolah-sekolah sasaran, tetapi ditimbudi rumah seseorang ber­nama Zedek  Titawael. Zedek saat ini menjadi anggota DPRD Kabu­paten Buru Selatan.

Untuk mencairkan dana proyek 50 persen sisa, Abas menyerahkan satu unit komputer ke salah satu SMP, dan dijadikan dokumentasi. Bukti dokumentasi ini kemudian dimani­pulasi dalam laporan, seolah-seolah seluruh SD dan SMP telah menerima barang tersebut.

Abas juga sudah ditetapkan seba­gai tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, namun ia telah melarikan diri. Akibat perbuatan para terdakwa negara dirugikan Rp 875.178.683. (Saleh Tuhuteru)

 

 

Read more...

Korupsi WFC Kota Namlea, Jaksa Belum Tetapkan Empat Tersangka 

AMBON; Kajaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terus mengungkapkan kasus Water Front City di Kota Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. 

Guna melengkapi bukti serta dokumen empat tersangka sebelum dilakukan tahap satu, penyidik Kejati Maluku sudah periksa. 10 saksi. 

"Untuk melengkapi berkas empat tersangka kami sudah periksa 10 saksi dilingkup dinas PU Kabupaten Buru," ungkap humas Kejati Maluku Sammy Sapulete kepada media ini di kantor Kejaksaan Tingggi Maluku di bilangan Sultan Khairun Kota Ambon, Senin (29/1/2018). 

Untuk lebih cepat mengungkapkan kasus pihaknya akan melakukan panggilan pemeriksaan terhadap empat tersangka, serta pemeriksaan hasil BPKP Maluku. 

"Penyidik belum memeriksa empat terangka dan belum ada pemeriksaan hasil kerugian negara dari BPKP Maluku," jelasnya. 

Proyek tahap satu yang tahun 2015 yang dikerjakan PT. Aego Media Pratama yang dipinjam pakai perusahan oleh anggota DPRD Kabupaten Buru dari partai golongan karya berbau korupsi. 

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Maluku, Sammy Sapulete membeberkan proses penetapan para tersangka di kantor Kejati.

"Penyidik telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus proyek WTF " ungkap Sapulete di depan para awak media. Dengan didampingi oleh Kasi Penyidikan, Abdul Hakim, Kamis (7/12/2017) sekitar pukul 15.30 Wit. 

Dirinya mengungkapkan peran keempat tersangka terkait dengan proyek yang di duga merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 1,7 Milliar itu.

"Empat ( 4 ) orang tersangka adalah masing masing 1. Sdri S.J, PNS pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR) Kab. Buru, sesuai surat penetapan tersangka nomor B-1876/S.1/Fd.1/12/2017.tgl 5 Desember 2017," jelasnya. 

Selain itu M.D, Wiraswasta sesuai surat penetapan tersangka nomor B-1877/S.1/Fd.1/12/2017 tgl 5 Desember 2017. 

S.U, Anggota DPRD Kab Buru periode 2014 - 2019 sesuai surat penetapan tersangka nomor B-1878/S.1/Fd.1/12/2017 tgl 5 Desember 2017. 

"Ke-tiga tersangka ini ditetapkan untuk perkara dugaan korupsi pada Dinas PU Kab Buru untuk kegiatan pembangunan proyek Water Front City Namlea, tahap I T.A 2015 & tahap ke II T.A 2016," jelasnya. 

Sementara  M.R.P, wiraswasta sesuai surat penetapan tersangka nomor B-1875/S.1/Fd.1/12/2017 tangal 5 Desember 2017.

"Untuk tersangka MRP ini ditetapkan untuk perkara tahap I tahun 2015," jelas dia. 

Tiga tersangka yaitu SJ, MD dan MRP, penyidik menyandangkan  pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 UU-RI Nomor: 31 tahun 1999 juncto UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana.

Sementara khusus tersangka SU, selain disangkakan dengan pasal tersebut di atas, penyidik menjeratnya dengan pasal 12 huruf (i) UU-RI Nomor: 31 tahun 1999 juncto UU-RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Saleh Tuhuteru)

 

 

Read more...

Kasus TPAPD, Putuhena Melapor Ke Jaksa Agung

AMBON; Dugaan permainan hukum yang dilakukan oknum jaksa di Kejati Maluku dengan para pejabat dilingkup Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam kasus TPAPD tahun 2008 dengan terdakwa 

Mohammad Husni Putuhena (65). 

Putusan banding No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB tanggal 30 Januari 2015 merupakan Putusan yang Non Executable atau Non Eksekutorial sehingga tidak dapat dilaksanakan hingga kini. 

Untuk mengungkapkan dugaan permainan hukum sehingga menyeret terdakwa dalam kasus tersebut kembali dibuka di Jaksa Agung. 

"Dalam kasus ini ada dugaan permainan antara oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dengan para pejabat dilingkup Pemda Kabupaten SBB," ungkapnya kepada media ini melalui rilisnya, Jumat (26/1/2018). 

Berdasarkan Fakta Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 55/Pid.Sus/2012/PN.AB dan No. 26/Pid.Sus/ 2012/PN.AB yang telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

Baginya, posisi Kasus bahwa Belanja TPAPD tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2008 sehingga menimbulkan kegaduhan dan demonstrasi dari para Kepala Desa/Perangkat Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

Untuk mengatasi masalah tersebut sebelum Belanja TPAPD Tahun 2008 sebesar Rp. 4. 053. 200. 000,- dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2008 dan mendapat persetujuan maka dengan Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat, Nadjib Payapo, setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah, Mansur Tuharea digunakan dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) Tahun 2008 sebesar Rp. 3. 039. 900. 000,- untuk pembayaran TPAPD Triwulan I, II, III Tahun 2008.

"Setelah APBD Perubahan Tahun 2008 disahkan maka dengan SP2D No. 1770/Bel/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 Bendahara Sekretariat Daerah, Rafael Tamu mencairkan dana sebesar RP. 7. 436. 362. 600,- kemudian menyerahkan kepada Abubakar Sia selaku Bendahara Bagian Pemerintahan dana sebesar Rp. 5. 290. 941. 300 (Bukti: kwitansi tgl. 22 Desember 2008) didalamnya termasuk Belanja TPAPD Tahun 2008 yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2008 sebesar RP. 4. 053. 200. 000,- (Keterangan Saksi: Nadjib Payapo, Abubakar Sia dan Mansur Tuharea," jelas Putuhena sesuai fakta persidangan. 

Sementar pada bulan Desember 2008 Abubakar Sia membayarkan TPAPD Triwulan IV (Oktober-Desember 2008) sebesar Rp. 1. 013. 300. 000,- dan sisa lebih sebesar Rp. 3. 039. 900. 000,- seharusnya disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah sebelum tanggal 31 Desember 2008 sejalan dengan Penutupan Tahun Anggaran 2008, namun hal itu tidak dilakukan oleh Abubakar Sia selaku Bendahara Bagian Pemerintahan dan dana sebesar itu atas sepengetahuan Nadjib Payapo, SIP (Kepala Bagian Pemerintahan) dan Mansur Tuharea, SH (Sekda Kabupaten Seram Bagian Barat) disimpan dan dikuasai sendiri oleh Abubakar Sia, dkk.

"Dana sebesar Rp. 3. 039. 900. 000,- itu berada dalam penguasaan Abubakar Sia, dkk dan disimpan sampai dengan penutupan Tahun Anggaran 2008 (31 Desember 2008) kemudian diserahkan kepada Djailudin Kaisupy (Kepala BPKAD) pada tanggal 11 Maret 2009," jelansya. 

Ditambahkan, tindakan Abubakar Sia, dkk itu melanggar Pasal 179 dan 192 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008 jo. Pasal 19, Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 62 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Saleh Tuhuteru) 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.