Menu

JPU Tidak Ungkap Fakta Persidangan Kasus Komputer di Buru

  • Written by 
JPU Tidak Ungkap Fakta Persidangan Kasus Komputer di Buru

AMBON ;  Penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan penegak hukum dengan anggaran puluhan juta harus membuahkan hasil dengan mengembalikan uang hasil korupsi. 

Malah penegak hukum di Maluku yang merugikan uang negara pilihan juta rupiah dalam penanganan kasus korupsi. 

Lihat saja perkara kasus korupsi pengadaan komputer 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Buru dengan menyeret dua terdakwa Achmad Padang dan Ahmad Mukaddar. 

Terkait hal tersebut kuasa hukum terdakwa Amad 

Mukaddar, Johny Hitijahubessy mempertanyakan putusan perkara Nomor 07/PID-SUS/TPK/2017/PT.Amb bahwa perkara Aquo terdakwa Adnan Mukaddar tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara yang telah ditetapkan. 

Semua kerugian negara menjadi tanggungjawab penyidik JPU untuk menetapkan terdakwa lain untuk dibebankan dan membayar kerugian negara. 

"Ini atas perintah undang namun hingga kini penetapan terdakwa lain tidak dijalankan JPU Kejati Maluku," ungkap Jhony kepada wartawan melalui rilisnya. 

Sementara dalam fakta persidangan terdakwa Ahmad Mukaddar di PN Ambon dimana saksi Hasan Umasugi selaku Direktur CV. Fajar Indah mengakui dihadapkan majelis. 

"Fakta hukum Hasan Umasugi bersalah dan perkara ini dan bersedia mengganti seluruh kerugian yang dialami Ahmad Mukaddar dan mengganti semua kerugian negara dana perkara aquo," jelasnya. 

Sehingga fakta hukum pengakuan tersebut maka JPU sudah menahan Hasan Umasugi, Muhamad Bahmid, Andi Abas dan Husen Mapoa sebagai tersangka. 

"Ada apa dengan JPU sehingga Hasan Umasugi Cs yang menikmati uang negara tidak ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan fakta persidangan yang menimbulkan uang negara karena tidak mengembalikan uang negara seperti yang dijanjikan Hasan Umasugi," terangnya. 

Sementata itu fakta lain dalam persidangan Hasan Umasugi telah menyerahkan uang Rp 30 juta kepada penyidik Dirreskrimsus Polda Maluku. 

"Hingga akhir persidangan uang Rp 30 juta yang diserahkan saksi Hasan Umasugi tidak pernah diserahkan ke pengadilan untuk diserahkan ke kas negara," tanya Johny. 

Johny menegaskan pada amar putusan aquo angka 4 tentang barang bukti tujuh paket komputer milik terdakwa harus diserahkan kepadanya. 

JPU harus bertanggung jawab dan mengembalikan 7 komputer saat disita dalam keadaan baru tersimpan dalam kartun. Hakim juga perintahkan JPU untuk dipasangkan dan dipergunakan di tujuh SMP penerima tahun 2013 silam. 

Penyidik maupun JPU tidak berhak dan semena-mena menggunakan kekuasaan untuk merampas barang pribadi terdakwa kemudian memberi hak kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

"Ini jelas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan JPU Kejati Maluku maupun penyidik sebagaimana dalam pasal 36 ayat (2) UU.No 39 tahun 1999," tegasnya. 

Johny menegaskan atas perintah JPU barang milik terdakwa digunakan negara, karena penyitaan barang milik terdakwa dirampas secara tidak sah oleh penyidik.

"Asas manfaat barang milik terdakwa dinikmati oleh negara atau daerah dimana nilai pengganti tujuh paket komputer sebesar Rp. 1.484.000.00," terangnya lagi. 

Berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) UU.No 39 tahun 1999 lanjut Johny barang  terdakwa berupa uang pengganti diserahkan satu kali kepada terdakwa. 

"Kami menyarankan kepada JPU sebagai eksekutor untuk meminta biaya ke Pemda Kab. Buru dalam hal ini dinas pendidikan Buru dengan tegang waktu 14 hari sejak tanggal 19 Februari 2018," sarannya. 

Selain itu, Johny mempertanyakan putusan pengadilan tinggi tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi ambon nomor 7/PID-SUS-TPK/2017/PT.AMB tanggal 23 Mei 2017 yang berkekuatan hukum tetap. 

Dimana identitas terdakwa tidak sesuai dimana marga, tempat tanggal lahir, umur tidak sama dengan identitas terdakwa. 

"Identitas terdakwa pada putusan No 07/PID-SUS-TPK/2017/PT.Amb Jo perkara nomor 2/PIS-SUS/TPK/2016/PN.Amb adalah batal demi hukum karena "Eror In Person" ," ujarnya. 

Seperti diberitakan, tender proyek pengadaan alat laboratorium bahasa di Dinas Pendidikan dan Kebuda­yaan Kabupaten Buru dibiayai AP­BD tahun 2010 diperuntukan bagi sejumlah SD dan SMP dimenangkan oleh CV Fajar Indah  dengan direkturnya Hazan Umasugi. Kemu­dian Hazan Umasugi mensubkan proyek ini ke Direktur CV Kema Yama, Helmi Bamatra.

Namun Bamatra tak mengerja­kannya. Ia mensubkan lagi proyek itu kepada Andi Abas, yang merupakan kerabat mereka. Alhasil proyek tersebut tak beres.

Abas diketahui mencairkan 50 persen dana proyek, dan menggu­nakannya untuk membeli alat-alat lab berupa komputer di Surabaya. Setelah dibeli, ternyata tak dibagikan ke sekolah-sekolah sasaran, tetapi ditimbudi rumah seseorang ber­nama Zedek  Titawael. Zedek saat ini menjadi anggota DPRD Kabu­paten Buru Selatan.

Untuk mencairkan dana proyek 50 persen sisa, Abas menyerahkan satu unit komputer ke salah satu SMP, dan dijadikan dokumentasi. Bukti dokumentasi ini kemudian dimani­pulasi dalam laporan, seolah-seolah seluruh SD dan SMP telah menerima barang tersebut.

Abas juga sudah ditetapkan seba­gai tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, namun ia telah melarikan diri. Akibat perbuatan para terdakwa negara dirugikan Rp 875.178.683. (Saleh Tuhuteru)

 

 

back to top
Info for bonus Review William Hill here.