Menu

Kasus TPAPD, Putuhena Melapor Ke Jaksa Agung

  • Written by 
Kasus TPAPD, Putuhena Melapor Ke Jaksa Agung

AMBON; Dugaan permainan hukum yang dilakukan oknum jaksa di Kejati Maluku dengan para pejabat dilingkup Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam kasus TPAPD tahun 2008 dengan terdakwa 

Mohammad Husni Putuhena (65). 

Putusan banding No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB tanggal 30 Januari 2015 merupakan Putusan yang Non Executable atau Non Eksekutorial sehingga tidak dapat dilaksanakan hingga kini. 

Untuk mengungkapkan dugaan permainan hukum sehingga menyeret terdakwa dalam kasus tersebut kembali dibuka di Jaksa Agung. 

"Dalam kasus ini ada dugaan permainan antara oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dengan para pejabat dilingkup Pemda Kabupaten SBB," ungkapnya kepada media ini melalui rilisnya, Jumat (26/1/2018). 

Berdasarkan Fakta Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 55/Pid.Sus/2012/PN.AB dan No. 26/Pid.Sus/ 2012/PN.AB yang telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

Baginya, posisi Kasus bahwa Belanja TPAPD tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2008 sehingga menimbulkan kegaduhan dan demonstrasi dari para Kepala Desa/Perangkat Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

Untuk mengatasi masalah tersebut sebelum Belanja TPAPD Tahun 2008 sebesar Rp. 4. 053. 200. 000,- dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2008 dan mendapat persetujuan maka dengan Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat, Nadjib Payapo, setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah, Mansur Tuharea digunakan dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) Tahun 2008 sebesar Rp. 3. 039. 900. 000,- untuk pembayaran TPAPD Triwulan I, II, III Tahun 2008.

"Setelah APBD Perubahan Tahun 2008 disahkan maka dengan SP2D No. 1770/Bel/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 Bendahara Sekretariat Daerah, Rafael Tamu mencairkan dana sebesar RP. 7. 436. 362. 600,- kemudian menyerahkan kepada Abubakar Sia selaku Bendahara Bagian Pemerintahan dana sebesar Rp. 5. 290. 941. 300 (Bukti: kwitansi tgl. 22 Desember 2008) didalamnya termasuk Belanja TPAPD Tahun 2008 yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2008 sebesar RP. 4. 053. 200. 000,- (Keterangan Saksi: Nadjib Payapo, Abubakar Sia dan Mansur Tuharea," jelas Putuhena sesuai fakta persidangan. 

Sementar pada bulan Desember 2008 Abubakar Sia membayarkan TPAPD Triwulan IV (Oktober-Desember 2008) sebesar Rp. 1. 013. 300. 000,- dan sisa lebih sebesar Rp. 3. 039. 900. 000,- seharusnya disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah sebelum tanggal 31 Desember 2008 sejalan dengan Penutupan Tahun Anggaran 2008, namun hal itu tidak dilakukan oleh Abubakar Sia selaku Bendahara Bagian Pemerintahan dan dana sebesar itu atas sepengetahuan Nadjib Payapo, SIP (Kepala Bagian Pemerintahan) dan Mansur Tuharea, SH (Sekda Kabupaten Seram Bagian Barat) disimpan dan dikuasai sendiri oleh Abubakar Sia, dkk.

"Dana sebesar Rp. 3. 039. 900. 000,- itu berada dalam penguasaan Abubakar Sia, dkk dan disimpan sampai dengan penutupan Tahun Anggaran 2008 (31 Desember 2008) kemudian diserahkan kepada Djailudin Kaisupy (Kepala BPKAD) pada tanggal 11 Maret 2009," jelansya. 

Ditambahkan, tindakan Abubakar Sia, dkk itu melanggar Pasal 179 dan 192 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008 jo. Pasal 19, Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 62 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Saleh Tuhuteru) 

 

back to top
Info for bonus Review William Hill here.