Menu

LSM LIRA Laporkan Kasus Korupsi Bupati Manokwari Selatan Markus Waran ke KPK

  • Written by 
LSM LIRA Laporkan Kasus Korupsi Bupati Manokwari Selatan Markus Waran ke KPK

JAKARTA; LIRA (Lumbung Imformasi Rakyat) sebuah LSM anti koruspi berencana akan melaporkan Bupati Manokwari Selatan Markus Waran ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat.

Hal tersebut disampikan LSM LIRA dalam rilisnya kepada majalahpotretindonesia.com di Jakarta, Jumat (13/1/2018). Menurut LIRA, ada sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Manokwari Selatan yang diduga melibatkan oknum pejabat tinggi di pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan. "Ini harus diungkap, dan dilaporkan ke KPK karena menyangkut uang rakyat," kata Natalis Edoway selaku Ketua DPD Pemuda LIRA Provinsi Papua.

Dalam catatan LIRA ada beberapa proyek pembangunan yang berpotensi merugikan keuangan negara diantaranya proyek pelabuhan, jalan di Distrik Ransiki,  pembangunan Bandara dengan merampas tanah rakyat, transmigrasi dan hibah lahan masyarakat ke TNI.

"KPK harus berani bongkar kasus besar, karena dididuga melibatkan oknum pejabat teras di Pemkab Manokwari Selatan," tegasnya.

Bila kasus ini terungkap, Bupati Manokwari Selatan Markus Waran akan menambah daftar panjang kepala daerah yang korupsi dan jadi tahanan KPK.

Wapres: Jauhi Korupsi Anggaran 

Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk menjauhi praktik gratifikasi dan korupsi anggaran yang merugikan negara. 

Pernyataan Wapres Jusuf Kalla ini terkait banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

"Saya prihatin karena kepala daerah seharusnya bertugas untuk memajukan wilayahnya dengan amanah justru korupsi," ujarnya di kantor Wakil Presiden Jakarta, beberapa waktu lalu.

Wapres menilai, terdapat perubahan penetapan tersangka atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK yang kini lebih gencar di daerah.

Menurut JK, pegawai negara di pemerintah pusat cenderung lebih hati-hati dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk tidak melakukan praktik penyimpangan dibandingkan dengan daerah.

"Mungkin KPK susah mencari di pusat, mungkin karena orang hati-hati dan kesadaran yang agak tinggi jadi tidak terjadi, tapi diluar [daerah]," katanya.

Apalagi, dia mengatakan dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perubahan senilai Rp2.133 triliun, sebagian besar anggaran memang dirancang untuk memajukan pembangunan di daerah.

"Efektif untuk mengatakan bahwa pakailah anggarannya dengan betul," katanya.

Elia Waran: Tak Yakin Bupati Korupsi

Tokoh masyarakat Adat Manokwari Selatan yang juga adalah Kepala Suku Distrik Oransbari, Elia Waran menjamin bahwa Bupati Manokwari Selatan tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dikatakan LSM LIRA.

"Saya berani jamin itu, ujarnya pada majalahpotretindonesia.com melalui ponsel pribadinya, Jumat (13/1/2018).

Ia menilai, laporan LSM LIRA ini bertujuan untuk mengingatkan agar kepala daerah menjauhi korupsi. Sebab, saya paham betul bahwa dengan jiwa kepemimpinan Bupati Manokwari Selatan Markus Waran adalah sosok pemimpin daerah yang memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan daerahnya. Bupati Markus Waran, lanjut dia, punya kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan daerah dengan kepentingan masyarakat adat secara proporsional.

Prokontra dugaan korupsi Bupati Manokwari Selatan akan segera tuntas bila aparat penegak hukum terutama KPK cepat merespon laporan LSM LIRA. Bersalah atau tidaknya Bupati Manokwari Selatan Markus Waran hanya KPK saja yang bisa menungkapkannya. Lawan terus Korupsi!!! (yo) 

 

 

 

back to top
Info for bonus Review William Hill here.