Menu

Kuasa Hukum Pemohon Ali Nurdin: Pemda Tak Boleh Tagih PKB dan BBNKB Pengusaha Alat Berat

  • Written by 
Kuasa Hukum Pemohon Ali Nurdin: Pemda Tak Boleh Tagih PKB dan BBNKB Pengusaha Alat Berat

"Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) permohonan uji materi UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membuat pengusaha alat-alat berat bisa bernapas lega.

JAKARTA, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) disambut dengan suka cita oleh Ali Nurdin selaku ketua tim hukum pemohon.

"Kami apresiasi putusan MK, yang mengabulkan seluruh permohonan  Pemohon dalam perkara Nomor 15/PUU-XV/2017 perihal uji materi UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)," ujarnya di Gedung MK Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2007.

Ali Nurdin & Partners dipercaya oleh Pemohon yaitu PT. Tunas Jaya Pratama (Jakarta), PT. Mappasindo (Papua) dan PT. Gunungbayan Pratamacoal (Samarinda) sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum tiga perusahan yang bergerak di sektor pertambangan dan konstruksi sebelumnya telah mengajukan uji materi UU PDRD ke MK, beberapa waktu lalu. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pada Selasa, 12 Oktober 2017 MK membacakan amar putusannya, mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.

Menurut MK, didalam pasal 1, ayat 13 UU No.28 tahun 2009 disebutkan bahwa sepanjang frasa termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor, tidak melekat secara permanen termasuk pasal 5 ayat (2) juga sama bunyinya. Sedangkan didalam pasal 6 ayat (4), dan pasal 12 ayat (2) UU No.28 tahun 2009 dikatakan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya putusan MK yang menyebut bahwa alat berat bukan objek kendaraan bermotor, dan bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sambung Ali Nurdin, otomatis para Pemilik Alat Berat sudah terbebas atau tidak lagi dipungut PKB dan BBNKB, karena mereka bukan subjek.

"Putusan MK ini saya anggap anugerah dari sebuah perjuangan yang panjang dari kita semua khususnya para pengusaha alat berat yang tergabung didalam beberapa organisasi yang telah memulainya sejak dari UU No. 34 Tahun 2000 tentang PDRD, yang mencantumkan Alat Berat sebagai Kendaraan Bermotor, padahal, UU No. 18 Tahun 1997 Alat Berat tidak termasuk Kendaraan Bermotor," jelas Ali.

Alhamdulillah, perjuangan kita berhasil di MK, ini semua berkat kerja keras dan doa dari semua pihak terutama Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (HINABI), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI), Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Konstruksi Indonesia (APPAKSI).

Membela Aspirasi Pengusaha

Ali menuturkan, uji materi UU PDRD sudah dimulai sejak tahun 2000, (UU No. 34 tahun 2000) yang kemudian direvisi jadi UU 28 Tahun 2009, yang salah satu isi dalam pasal dan ayat dalam UU No.menyebutkan alat berat sebagai bagian dari Kendaraan Bermotor,

Sebelumnya kata Ali, berbagai masukan dan keberatan atas UU No.28 Tahun 2009 juga telah disuarakan oleh ASPINDO cs ke pemerintah saat itu bahwa alat berat tidak bisa dikelompokkan sebagai Kendaraan Bermotor sehingga tidak bisa dikenakan PKB dan BBNKB. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian dan Kamar Dagang, dan KADIN pun sepakat bahwa Alat Berat bukan Kendaraan Bermotor, dan tidak bisa dikenakan PKB dan BBNKB.

Meski demikian kata Ali, pemerintah saat itu tidak berani merevisi UU PDRD. Ketidakberanian pemerintah inilah yang membuat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat berat seperti PT Pamapersada Nusantara dan lainnya mengajukan Judicial Review UU PDRD ke MK dalam perkara Nomor 1/PUU-X/2012 akan tetapi ditolak dengan alasan bahwa Alat Berat merupakan bagian dari Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 47 ayat 2 huruf e bagian c UU No. 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

"Saya dan Bang Buyung (Adnan Buyung Nasution) bertindak selaku kuasa hukum Pemohon yaitu PT Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Pamapersada Nusantara, PT Swa Kelola Sukses, PT Ricobana Abadi, PT Nipindo Prima Primatama, PT Lobunta Kencana Raya, dan PT Uniteda Arkado dalam perkara yang sama tapi beda tahun (2012), ungkap Ali.

Menyikapi penolakan MK tersebut, Ali Nurdin lalu mengusulkan kepada Asosiasi Pemilik Alat Berat untuk melakukan uji materil UU LLAJ yang menjadi dasar penolakan JR UU PDRD.

Usul Ali diterima, sehingga pada tahun 2015 Ali Nurdin resmi jadi kuasa hukum Pemohon PT Tunas Jaya Pratama, PT Multi Prima Universal, dan PT Marga Maju Mapan dalam Perkara Nomor 3/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Penjelasan Pasal 47 ayat 2 huruf e bagian c UU No. 29 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Pada tanggal 31 Maret 2016, MK mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 47 ayat 2 huruf e bagian c UU LLAJ bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Setelah keluarnya Putusan MK No. 3/PUU-XIII/2015, pada bulan Agustus 2016 Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dalam suratnya kepada Para Gubernur se Indonesia menyatakan bahwa terhadap Alat-Alat Berat masih tetap bisa dikenakan PKB dan BBNKB.
Karena ketentuan dalam UU PDRD yang mengaturnya masih ada dan belum dicabut, sesuai dengan Putusan MK No. 1/PUU-X/2012 yang menolak gugatan Pemohon. Sehingga terdapat beberapa Pemerintah Daerah yang tetap menagih PKB dan BBNKB terhadap perusahan yang memiliki Alat Berat.

Ali Nurdin menilai, sikap Pemerintah tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan MK No. 3/PUU-XIII/2015 bersifat final dan mengikat atau erga omnes. Artinya, mengikat secara umum tidak saja terhadap para pihak yang berperkara, akan tetapi juga berlaku bagi peraturan perundang-undangan lainnya termasuk undang-undang.

Ali menyebut, putusan MK pada dasarnya melahirkan norma hukum yang setara dengan undang-undang. Sehingga dengan adanya Putusan MK No. 3/PUU-XIII/2015 yang memutuskan Alat Berat bukan Kendaraan Bermotor, maka norma lain yang bertentangan dengan putusan dimaksud harus batal demi hukum termasuk pengertian kendaraan bermotor dan penarikan PKB dan BBNKB dalam UU PDRD.

"Sikap Pemerintah yang mempertahankan Alat Berat sebagai bagian dari Kendaraan Bermotor dan tetap menarik PKB terhadap Alat Berat, merupakan tindakan yang inkonstitusional karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan," tandas Ali.

Sebagai kuasa hukum dari Gabungan Asosiasi Pemilik dan Pengguna Alat Berat, Ali Nurdin mengakui telah mengajukan permasalahan tersebut kepada Kementerian Koordinator Perekonomian. Bahkan, telah diadakan beberapa kali pertemuan antara Pimpinan Asosiasi yang tergabung dalam Gabungan Asosiasi Pemilik dan Pengguna Alat Berat dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dengan didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada akhir Tahun 2016 dan awal Tahun 2017.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah dapat memahami aspirasi dari Asosiasi, akan tetapi tidak bisa berbuat banyak karena UU PDRD masih berlaku.

Merujuk hasil pertemuan tersebut, maka demi tercapainya kepastian hukum pada bulan Februari Tahun 2017 ditempuhlah upaya hukum Pengujian UU PDRD ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 15 Tahun 2017, yang kemudian diputuskan pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

"Dengan adanya putusan MK, tertanggal 12 Oktober 2017 ini Pemerintah Daerah harus menghormati dan menjalankan putusan tersebut dengan tidak melakukan penagihan PKB dan BBNKB terhadap Alat Berat," pungkas Ali Nurdin. (finsha)

back to top
Info for bonus Review William Hill here.