Menu

Togap Marpaung Sang Pencari Keadilan   

  • Written by 
Togap Marpaung Sang Pencari Keadilan    

"Hati-hati jika anda ingin jadi whistleblower atau peniup kebenaran. Kalau belum siap terima segala risiko, termasuk risiko terburuk sekalipun, mendingan tidak usah bertindak alias lebih baik diam, sekalipun anda dapat melihat ketidakbenaran" Drs. Togap Marpaung

Jakarta, Masih tergiang dalam ingatan penulis tentang sosok berani Togar Marpaung, pegawai Bappedan yang berhasil melaporkan kasus korupsi bosnya ke KPK dan Bareskrim Polri pada medio 2013, dan sempat bikin geger kalangan pejabat Bappetan.

ogar pun sempat dianggap membuat laporan palsu alias tidak benar. Bahkan, saksi penurunan pangkat hingga gaji pun sempat dialami oleh Drs. Togap Marpaung, seorang PNS yang masih memiliki idealisme tinggi. 

"Sayang sikap idealisme itu tidak selalu memberi kenyamanan atau menyenangkan, malah penderitaan yangsaya dapati.  Menjadi orang-orang yang hidup pragmatis dan ikut arus dalam sebuah lingkungan kerja, sebuah kegiatan atau proyek itu jauh lebih baik dan aman," ujar Togap. 

Ia mengakui, awal ingin jadi seorang whistleblower sudah diperhitungkan secara matang, karena saya sudah muak dengan sikap pejabat di Bappetan yang bermain-main dengan uang negara terkait proyek fiktif dan mark up demi kepentingan pribadi.

Ketika suara hati nurani berbisik, maka kebenaran lah yang muncul. Dengan langkah tegap, Togap Marpaung didampingi dua orang temannya melaporkan kasus korupsi di Bapeten. 

Pada awalnya, dua teman Togap melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan tapi gagal. Laporan pengaduan ke Bareskrim, tanggal 16 September 2014 dan ke KPK untuk mohon suvervisi dan koordinasi. Namun, dalam perkembangannya, Bareskrim Polri melimpahkan berkasnya kepada Polda Metro Jaya, akhir Juli 2015. 

Seperti diketahui, pejabat yang dilaporkan Togap Marpaung adalah Kepala Bapeten sebagai Pengguna Anggaran dan Jajarannya dalam pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2013.

Sejak melaporkan bos ke KPK dan Bareskrim Polri, Togap pun mulai diserang oleh pimpinannya di Bapeten. Laporan Togap dianggap bohong alias palsu. Togap dianggap melakukan pelanggaran peraturan kepegawaian, selaku PNS, Togap seharusnya melapor lebih dulu kepada pimpinannya jika benar ada ada masalah di instansi tempatnya bekerja bukan malah melaporkan ke instansi lain. 

Togap Marpaung pun jadi bulan-bulanan. Sikap Togap melapor itu disidang secara internal itulah yang membuat ia mendapat sanksi keras dari pimpinan Bappetan mulai dari saksi peringatan hingga pemotongan gaji.

" Pangkat saya turun, gaji pun turun alasannya saya dianggap telah melanggar aturan kepegawaian, ungkap Togap.  

Menurut dia, kalau pimpinan sudah punya kemauan maka anak buah pun rela dikorbankan, inilah yang sedang saya alami selama ini. Sejatinya saya sudah jadi pegawai dengan pangkat golongan IV/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 tapi kandas gara-gara kena saksi disiplin.

Jika ditaksir angka kerugian yang diderita Togap Marpaung mencapai sekitar Rp 100 juta. Adapun dasar perhitungannya berdasarkan tunjangan kinerja sudah naik sekitar Rp3 juta per bulan (bila sudah naik dari Pejabat Fungsional Pengawas RadiasiMadya menjadi Utama), termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan sejak kasus dalam persidangan hingga sekarang.

Penjegalan karier yang dialami Togap adalah tidak lulus ujian kompetensi sebanyak tiga kali, selama dua tahun (2015-2016). Pada hal, nilai komulatif angka kredit yang diperoleh sudah melebihi persyratan minimal untuk naik dari Madya ke Utama termasuk juga persyaratan lainnya pun sudah dipenuhi.

Menurut Togap, telah melaporkan kasus yang menimpa dirinya kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan direspon baik. 

Terbukti pejabat terkait di Bapeten, Sekretaris Utama dan Deputi ditegor karena penyelenggaraan ujian kompetensi tersebut ditegaskan melanggar UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Togap tidak tinggal diam, Togap berusaha menempuh jalur hukum dengan mendatangi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Di bawah KORPRI, ada lembaga bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN) yang bermasalah dengan urusan hukum. 

Togap Marpaung menempuh jalur hukum dengan menggugat Kepala Bapeten di PTUN Jakarta. 

Dari hasil keputusan sidang PTUN, gugatan Togap Marpaung dikabulkan serta memerintahkan Kepala Bapeten untuk segera mengembalikan hak-hak Togap Marpaung. Togap sempat sumringah dengan keputusan itu, karena merasa keadilan itu masih ada di negeri ini. 

Keputusan PTUN tersebut tertanggal 27 Juli 2017 lalu. Seharusnya putusan tersebut segera mungkin diproses oleh Kepegawaian Bapeten, maka Togap sudah bisa naik pangkat menjadi golongan IV/d. Namun kembali lagi, nasib baik belum berpihak kepada Togap, karena Kepala Bapeten menempuh banding dan belum ada hasil putusan terakhir hingga sekarang. Istilahnya buying time dengan maksud Togap gagal kembali mendapatkan hak-haknya sebagai golongan IV/d, juga upaya mendambakan pensiun bisa pada usia 65 tahun.

Tanggal 2 Oktober 2017 kemarin datang surat dari Bapeten yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum,  Mujianto tentang surat penundaan tentang pengembalian pangkat, penundaan pelaksanaan tunjangan serta penundaan pelaksanaan penghentian sementara tunjangan bahaya radiasi untuk Togap Marpaung. 

Keberhasilan perjuangan masih separo jalan karena harkat, martabat dan nama baik belum dipulihkan sebagaimana putusan PTUN. 

Seharusnya, penilaian Perilaku Kerja tahun 2015 unsur: disiplin, kerjasama dan prestasi kerja yang diberi nilai Cukup diubah menjadi Baik. Juga penilaian unsur : integritas dari nilai Baik diubah menjadi sangat Baik. Inilah salah satu persyaratan kenaikan pangkat/golongan PNS/ASN. Dengan adanya surat Nota Dinas bernomor 2582/KP04/BU/X/2017 tertanggal 2 Oktober 2017 tersebut maka semakin berat beban Togap melangkah ke depan untuk memperjuangkan hak-haknya. Karena sesuai dengan pangkat dan golongan Togap Marpaung, maka apabila golongan dan pangkat tidak dikembalikan ke posisi semula sebelum ada kasus, maka Togap akan pensiun pada usia 60 tahun, sekarang usia sudah 59 tahun. Untuk itu, kini Togap pun diminta oleh bagian kepegawaian Bapeten menyiapkan data persiapan pensiun.

Keputusan kepala Bapeten ini jelas menjegal masa depan Togap Marpaung. Drs Togap Marpaung berupaya meraih golongan IV/d dengan usia pensiun untuk jabatan fungsional 65 tahun. Namun karena diturunkan pangkat  dan golongan menjadi IV/b meskipun sudah dikembalikan IV/c, masih ada persoalan batas usia usia pensiun (BUP). Inilah persoalan yang harus dilawan. Untuk apa menggugat ke PTUN bila tidak bisa pangkat jadi IV/d.

Meski nasib sudah diujung tanduk, Togap Marpaung terus berupaya agar dikembalikan hak-haknya menjadi golongan IV/d sebelum BUP 60 tahun, 1 Juli 2018. Harapan saya hak-hak itu dikembalikan sesuai dengan keputusan pengadilan dan saya bisa pensiun di usia 65 tahun. Saya berjuang untuk kebenaran. Tidak ada yang salah dengan sikap yang saya ambil menyampaikan kebenaran tersebut, kata Togap.

Togap mengaku sadar betul tindakannya melaporkan atasannya Kepala Bapeten tahun 2013 dalam kasus korupsi itu penuh risiko. Kasus dugaan korupsi itu sedang di tangani Polda Metrojaya dan datanya juga ada di KPK. Semoga ada tindak lanjut, sehingga kebenaran makin terungkap. (finsha) 

 

back to top
Info for bonus Review William Hill here.