Menu

KPK Jangan Menghasut Opini Masyarakat Dengan Pendapat Hukum Sesat

KPK Jangan Menghasut Opini Masyarakat Dengan Pendapat Hukum Sesat
Jakarta- Menjawab pernyataan juru bicara KPK , Febri Diansyah dan ICW yang selalu mengkaim instansinya (KPK) adalah Lex specialis derogat legi generali pada setiap kesempatan termasuk dalam talk show Indonesia lawyers Club (ILC) pada satu acara televisi, Pakar hukum pidana Dr.Fredrich Yunadi, Rabu, (04/10/2017) mengatakan Penyimpangan pemahaman hukum oleh juru bicara KPK Febri Diansyah dan ICW antara lain KPK selalu mengkaim instansinya adalah Lex specialis derogat legi generali.

“Sehingga segala tindakan KPK yang dilakukan bisa mengabaikan satu-satunya hukum acara pidana (KUHAP) Undang-undang No 8/1981,” tukas Yunadi seraya meminta juru bicara KPK Febri Diansyah dan ICW menyimak pasal 38 UU No 30/2002 tentang KPK.

Ditegaskan Yunadi dalam pasal 38 sudah sangat jelas dan tegas bahwa KPK menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan hukum acara pidana UU No 8/1981. Sedangkan pasal 39 menegaskan ulang Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

“ Sungguh amat prihatin KPK dan sekelompok yang mengaku ahli hukum dan LSM tidak sanggup membedakan hukum formal dan hukum materiil. KPK wajib menjalankan tugas dan wewenangnya bedasarkan KUHAP, bukan berdasarkan hukum materiil UU KPK,” tukas Yunadi.

Pakar serta Praktisi hukum ini juga menyoroti pihak KPK yang selalu berteriak berdasarkan pasal 44(1) undang 2 No 30/2002 berhak menentukan tersangka. Pasal 44, ayat 1 Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dipasal itu, imbuh Yunadi, tidak ada satu kata pun memberikan wewenang pada KPK menentukan tersangka berdasarkan pasal 44(1) tersebut.

“ Tidak perlu diragukan lagi bahwa KPK berusaha membodohi masyarakat dan melakukan tindakan melawan hukum,” ungkapnya.

Yunadi juga menyesali bahwa ada pihak-pihak yang meng dalih kan berdasarkan Perma No 4/2016, penyidik dapat melakukan penyidikan ulang meskipun penetapan tersangka dibatalkan oleh Praperadilan.

Ditegaskan Yunadi, mereka yang mengalihkan lupa dan tidak mengerti hukum, bahwa Perma itu bersifat internal dalam ruang lingkup pengalian/hakim, bukan Undang-undang atau peraturan yang dapat digunakan sebagai alas hukum dalam rangka penyidikan .

“ Tiada alas hukum sedikitpun jika penyidik KPK berani mencoba dengan dalih berdasar Perma No 4/2016 dengan ini menetapkan kembali tersangka,” tandasnya. Jika nekat akan terjerat dengan pasal 216 KUHP jo Pasal 220, 421 KUHP Jo pasal 23 UU No 31/1999 jo UU No 20/2001:

Disisi lain, lanjut Yunadi, dengan adanya putusan MKRI No Nomor 109/PUU-XIII/2015. Yang membenarkan KPK mengangkat penyidik independen jelas keliru dan bertentangan dengan hukum konstitusi, karena MKRI hanya berhak menguji pasal ini, UU ini bertentangan dengan UUD atau tidak bukan dan tiada wewenang MKRI menciptakan undang-undang Meteriil, dan selama putusan MKRI belum ditindak lanjuti dengan perubahan Undang-undang, maka undang-undang tersebut masih tetap berlaku dan mengikat semua pihak, berpedoman dari UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan -undangan pasal 7 ayat(1).

“ Maka putusan MKRI tidak serta merta dapat menggugurkan Undang-undang. Kami berharap KPK kerja pada koridor hukum yang sebenarnya, jangan menghasut opini masyarakat dengan pendapat hukum yang sesat yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku,” tandas Frederich Yunadi dalam paparannya. (abdul syukur)

back to top
Info for bonus Review William Hill here.