Menu

KPK Selalu Gunakan Jurus Sinetron Bukan KUHAP

KPK Selalu Gunakan Jurus Sinetron Bukan KUHAP
Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 193 bukti dokumen dalam lanjutan sidang gugatan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto yang digelar pada Senin, 25 September di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari 193 barang bukti itu, pihak KPK selaku termohon menyerahkan ke Majelis Hakim beberapa bukti komunikasi dari Setya kepada pihak terkait dalam proyek pengadaan KTP Elektronik.

Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan bukti komunikasi yang diserahkan antara lain seperti foto di dalam telepon seluler, laptop dan surat elektronik yang sudah dibukukan dalam bentuk cakram digital (CD) maupun flashdisk.

Setya Novanto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

“ Bukti-bukti sebanyak 193 dan kemudian di tambah 3 lagi yang diajukan KPK pada sidang praperadilan, BUKAN MERUPAKAN BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM, karena keterangan saksi baik dalam persidangan maupun dalam berita acara BUKAN MERUPAKAN BUKTI YANG SAH sebagaimana menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP,” demikian diungkapkan praktisi hukum Senior Dr. Fredrich Yunadi,SH,LLM dalam suatu kesempatan di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Dipaparkan Fredrich Yunadi, Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

1). Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2). Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3). Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Guna menetapkan seseorang cukup alasan ditetapkan sebagai tersangka wajib minimum dua alat bukti yang sah menurut hukum, dengan menyodorkan bukti ( menurut pengakuan kpk) sebanyak 193 +3 hanya merupakan siasat kpk untuk mengelabui opini masyarakat yang tidak mengerti hukum, mencari simpatisan masyarakat yang tidak mengerti hukum, itu cara bekerja kpk yang bagaikan pemain sinetron murahan saja.

“ Saya yakin hakim dan masyarakat pada umumnya bisa mengetahui permainan yang tidak elegan ini,” tukas Yunadi.

Ditegaskan Praktisi hukum ini, Saya hanya ingin mengungkapkan bahwa kpk selalu menggunakan jurus sinetron untuk menarik dukungan publik dalam pelaksanaan tugasnya, bukan mengedepankan KUHAP sebagai satu-satunya hukum acara pidana di NKRI, contohnya kpk tidak dibenarkan Merekrut penyidik diluar anggota Polri dan Jaksa yang masih aktif? Dengan dalih putusan MK mereka mencoba menghalalkan tindakan melawan hukumnya, putusan MK harus ditindak lanjuti dengan menghapus dan atau merevisi undang-undang kpk.

“ Jika belum direvisi, maka undang-undang tersebut masih berlaku dan mengikat semua pihak,” tutur Yunadi seraya mengingatkan Apa yang disampaikan saksi ahli yang diajukan kpk jelas bertentangan dengan hukum tata negara. Contoh lainnya biro hukum kpk kerap mempermasalahkan dari mana pemohon memperoleh bukti-buktinya, jelas hanya menunjukkan ketidaktahuan penguasaan hukumnya.

“ Yang berhak menanya itu hakim, bukan termohon,” pungkas Yunadi diakhir paparannya. (abdul syukur)

back to top
Info for bonus Review William Hill here.