Menu

Korupsi Mantan Gubernur Sumut, KPK Tetapkan 38 Anggota DPRD Sumut Jadi Tersangka

JAKARTA ; Komisi Pemberantasan Korupsi {KPK} menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2009-2014 sebagai tersangka suap. Ke-38 anggota dewan tersebut diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Informasi itu didapat dari surat pemberitahuan penerbitan sprindik yang dikirim KPK kepada Ketua DPRD Sumut pada 29 Maret 2018. Wakil ketua KPK Basaria Pandjaitan membenarkan surat itu.

"Ya benar," kata Basaria seperti dikutip dari detikcom, Jumat (30/3/2018).

Surat itu menunjukkan ada 12 sprindik yang diterbitkan KPK terhadap 38 orang tersebut. Sprindik dibuat pada 28 Maret 2018.

Berikut nama-nama tersangka yang ada di dalam surat itu, Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M. Yusuf Siregar.

Berikutnya, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring.

Selanjutnya, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean. {yo}

Read more...

Hindari Jeratan Hukum, Sekdakab Solok: KPA dan PPTK Harus Tingkatkan Kapabilitas dan Integritas

SOLOK -  Akhir – akhir ini pengadaan barang dan jasa memang terlihat menjadi sasaran empuk oleh beberapa pihak yang memiliki akses dan kedekatan dengan penguasa, mulai dari pemerintahan pusat hingga kabupaten/ kota. Namun, tidak sedikit dari mereka yang bermain – main dengan pengadaan barang dan jasa itu, telah dipaksa pindah dari rumah masing – masing ke hotel prodeo, alias penjara.

Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Febri Hendri, selaku Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi "lahan basah" tindak pidana korupsi.

Menurutnya, hampir 80 persen kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor tersebut. Pada sektor tersebut, banyak sekali celah bagi oknum untuk melakukan korupsi. “Korupsi pengadaan barang dan jasa diawali perencanaan dan penganggaran. Jadi penganggaran sudah dikapling-kapling, sekian jatah buat pihak tertentu," ujar Febri waktu itu di Hotel Swiss-Bel Kalibata, Jakarta.

Sebenarnya, banyak cara untuk menghindari potensi sebagaimana yang disampaikan oleh Febri, salah satunya dengan meningkatkan kapabilitas dan integritas, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hal ini lah yang ditegaskan oleh Aswirman, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kabupaten Solok di Axana Hotel Padang, kemarin (7/3/2018).

“Saya meminta kepada KPA dan PPTK sebagai pengelola kegiatan, untuk memperbaiki system serta meningkatkan kapabilitas dan integritas dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa,” tegas Aswirman, kepada peserta Bimbingan Tekni (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa bagi KPA dan PPTK di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran (TA) 2018, di Axana Hotel Padang tersebut.

Lebih lanjut Azwirman menegaskan,  agar peserta bimtek jangan takut atau ragu dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. “Selagi kita menjalankan tugas masih dalam koridor aturan yang berlaku pasti kita akan aman dari proses hukum,” ungkapnya.

Pernyataan dan penegasan Sekdakab Solok itu, juga disaksikan oleh beberapa orang pejabat lainnya di Pemerintahan Kabupaten Solok, diantaranya; Suharmen selaku Asisten 2 Pemkab Solok, Ardi selaku Kabag Pembangunan dan Devi Pribadi selaku Kabag Humas. (Rico98)

Read more...

SP3 Hasan Umasugi Cs, Penyidik dan JPU Jangan Lempar Tanggungjawab

AMBON ; Penanganan kasus korupsi pengadaan komputer Dinas Pendidikan Kabupaten Buru tahun 2010 dengan menyeret dua terdakwa Muhamad Padang  selaku KPA dan Ahmad Mukaddar selaku PPK.

Dalam proses penyelidikan CV Fajar Indah dengan direktur Utama Hasan Umasugi terkesan diistimewakan, selain itu Mahmud Bahmid, Andi Abas dan Husen Mappa selaku sub kontrak proyek APBD 2010 sebesar Rp 1 miliar itu juga tak tersentuh hukum.

Keempat kontraktor itu penyidik harusnya menyeret mereka di meja persidangan bukan hanya sampai pada jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Maluku.

Berdasarkan UU korupsi mereka harus berada di hotel prodeo untuk bertanggung Jawab atas kerugian negara atas terdakwa Ahmad Mukaddar yang hanya menandatangani kontrak selaku PPK.

Kongkalikong penyidik dengan jaksa untuk meloloskan Hasan Umasugi, Mahmud Bahmid, Andi Abad dan Husen Mappa patut dipertanyakan publik.

Pasalnya dalam persidangan di depan hakim saksi Hasan Umasugi mengakui bersalah dengan disaksikan JPU dalam perkara terdakwa Ahmad Mukaddar.  

Hasan Umasugi juga bersedia menggantikan semua kerugian keuangan negara dengan terdakwa Ahmad Mukaddar.

Publik pasti bertanya dalam proses penyelidikan yang dilakukan penyidik Dirreskrimsus Polda Maluku dengan jaksa di kejaksaan tinggi Maluku. 

Sumber yang didapatkan media ini di penyidik Dirreskrimsus Polda Maluku bahwa P19 tersangka Hasan Umasugi Cs sudah dikirim ke JPU Kejati Maluku. 

"Empat tersangka sudah P19 penyidik Dirreskrimsus Polda Maluku, namun atas petunjuk JPU Kejati Maluku empat orang tersebut tidak memiliki bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka," ungkap sumber tersebut kepada media ini, Rabu (28/2/2018). 

Dirinya menambahkan, penyidik bekerja berdasarkan petunjuk jaksa, karena jaksa mempertanggungjawabkan di persidangan di depan hakim di pengadilan negeri ambon. 

"Dalam perkara dengan tersangka Ahmad Mukaddar penyidik bekerja atas petunjuk JPU," katanya. 

Atas petunjuk tersebut kemudian JPU mengeluarkan SP3 terhadap tersangka Hasan Umasugi, Mahmud Bahmid, Andi Abas dan Husen Mappa. 

"Kenapa empat tersangka ini di SP3 kan, padahal pengadaan leb komputer fiktif dan memiliki unsur dijadikan tersangka," tanya dia. 

Terkait hal tersebut kuasa hukum Ahmad Mukaddar, Johny Hitijahubessy saat dimintai konfirmasi. Dirinya mengungkapkan perintah amar putusan penyidik dan JPU harus menahan tersngka Hasan Umasugi Cs. 

"Atas asas keadilan dan kepatuhan hukum penyidik dan JPU harus menahan tersangka Hasan Umasugi Cs," tegas.

Dirinya mengungkapkan penyidik dan JPU dalam kasus ini jangan lempar tanggung jawab, karena saat persidangan JPU Ruli dan Ilham mengatakan berkas dari penyidik direskrimsus Polda Maluku. 

"Kedua penegak hukum jangan lempar tanggungjawab terkait SP3 Hasan Umasugi Cs," ujarnya. 

Jika dalam waktu dekat penyidik dan JPU tidak menjalankan putusan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ahmad Mukaddar pada pengadilan tinggi Ambon.

Lalu pernyataan kuasa hukum yg dibawah, “Jika dalam waktu dekat penyidik dan JPU tidak menjalankan putusan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ahmad mukadar pada pengadilan tinggi Ambon. ( ini kalimat seng tuntas)

"Dalam perkara aquo terdakwa Ahmad Mukaddar tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara yang telah ditetapkan, karena itulah menjadi tanggungjawab penyidik dan JPU untuk menetapkan pihak lain atau terdakwa lain yang harus menanggung beban membayar kerugian negara, hal ini sebagaimana pelaksanaan amanat UU tindak pidana korupsi," ujarnya. (Saleh Tuhuteru)

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.