Menu

Korupsi WFC Kota Namlea, Jaksa Belum Tetapkan Empat Tersangka 

AMBON; Kajaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terus mengungkapkan kasus Water Front City di Kota Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. 

Guna melengkapi bukti serta dokumen empat tersangka sebelum dilakukan tahap satu, penyidik Kejati Maluku sudah periksa. 10 saksi. 

"Untuk melengkapi berkas empat tersangka kami sudah periksa 10 saksi dilingkup dinas PU Kabupaten Buru," ungkap humas Kejati Maluku Sammy Sapulete kepada media ini di kantor Kejaksaan Tingggi Maluku di bilangan Sultan Khairun Kota Ambon, Senin (29/1/2018). 

Untuk lebih cepat mengungkapkan kasus pihaknya akan melakukan panggilan pemeriksaan terhadap empat tersangka, serta pemeriksaan hasil BPKP Maluku. 

"Penyidik belum memeriksa empat terangka dan belum ada pemeriksaan hasil kerugian negara dari BPKP Maluku," jelasnya. 

Proyek tahap satu yang tahun 2015 yang dikerjakan PT. Aego Media Pratama yang dipinjam pakai perusahan oleh anggota DPRD Kabupaten Buru dari partai golongan karya berbau korupsi. 

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Maluku, Sammy Sapulete membeberkan proses penetapan para tersangka di kantor Kejati.

"Penyidik telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus proyek WTF " ungkap Sapulete di depan para awak media. Dengan didampingi oleh Kasi Penyidikan, Abdul Hakim, Kamis (7/12/2017) sekitar pukul 15.30 Wit. 

Dirinya mengungkapkan peran keempat tersangka terkait dengan proyek yang di duga merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 1,7 Milliar itu.

"Empat ( 4 ) orang tersangka adalah masing masing 1. Sdri S.J, PNS pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR) Kab. Buru, sesuai surat penetapan tersangka nomor B-1876/S.1/Fd.1/12/2017.tgl 5 Desember 2017," jelasnya. 

Selain itu M.D, Wiraswasta sesuai surat penetapan tersangka nomor B-1877/S.1/Fd.1/12/2017 tgl 5 Desember 2017. 

S.U, Anggota DPRD Kab Buru periode 2014 - 2019 sesuai surat penetapan tersangka nomor B-1878/S.1/Fd.1/12/2017 tgl 5 Desember 2017. 

"Ke-tiga tersangka ini ditetapkan untuk perkara dugaan korupsi pada Dinas PU Kab Buru untuk kegiatan pembangunan proyek Water Front City Namlea, tahap I T.A 2015 & tahap ke II T.A 2016," jelasnya. 

Sementara  M.R.P, wiraswasta sesuai surat penetapan tersangka nomor B-1875/S.1/Fd.1/12/2017 tangal 5 Desember 2017.

"Untuk tersangka MRP ini ditetapkan untuk perkara tahap I tahun 2015," jelas dia. 

Tiga tersangka yaitu SJ, MD dan MRP, penyidik menyandangkan  pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 UU-RI Nomor: 31 tahun 1999 juncto UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana.

Sementara khusus tersangka SU, selain disangkakan dengan pasal tersebut di atas, penyidik menjeratnya dengan pasal 12 huruf (i) UU-RI Nomor: 31 tahun 1999 juncto UU-RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Saleh Tuhuteru)

 

 

Read more...

Kasus TPAPD, Putuhena Melapor Ke Jaksa Agung

AMBON; Dugaan permainan hukum yang dilakukan oknum jaksa di Kejati Maluku dengan para pejabat dilingkup Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam kasus TPAPD tahun 2008 dengan terdakwa 

Mohammad Husni Putuhena (65). 

Putusan banding No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB tanggal 30 Januari 2015 merupakan Putusan yang Non Executable atau Non Eksekutorial sehingga tidak dapat dilaksanakan hingga kini. 

Untuk mengungkapkan dugaan permainan hukum sehingga menyeret terdakwa dalam kasus tersebut kembali dibuka di Jaksa Agung. 

"Dalam kasus ini ada dugaan permainan antara oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dengan para pejabat dilingkup Pemda Kabupaten SBB," ungkapnya kepada media ini melalui rilisnya, Jumat (26/1/2018). 

Berdasarkan Fakta Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 55/Pid.Sus/2012/PN.AB dan No. 26/Pid.Sus/ 2012/PN.AB yang telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

Baginya, posisi Kasus bahwa Belanja TPAPD tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2008 sehingga menimbulkan kegaduhan dan demonstrasi dari para Kepala Desa/Perangkat Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

Untuk mengatasi masalah tersebut sebelum Belanja TPAPD Tahun 2008 sebesar Rp. 4. 053. 200. 000,- dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2008 dan mendapat persetujuan maka dengan Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat, Nadjib Payapo, setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah, Mansur Tuharea digunakan dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) Tahun 2008 sebesar Rp. 3. 039. 900. 000,- untuk pembayaran TPAPD Triwulan I, II, III Tahun 2008.

"Setelah APBD Perubahan Tahun 2008 disahkan maka dengan SP2D No. 1770/Bel/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 Bendahara Sekretariat Daerah, Rafael Tamu mencairkan dana sebesar RP. 7. 436. 362. 600,- kemudian menyerahkan kepada Abubakar Sia selaku Bendahara Bagian Pemerintahan dana sebesar Rp. 5. 290. 941. 300 (Bukti: kwitansi tgl. 22 Desember 2008) didalamnya termasuk Belanja TPAPD Tahun 2008 yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2008 sebesar RP. 4. 053. 200. 000,- (Keterangan Saksi: Nadjib Payapo, Abubakar Sia dan Mansur Tuharea," jelas Putuhena sesuai fakta persidangan. 

Sementar pada bulan Desember 2008 Abubakar Sia membayarkan TPAPD Triwulan IV (Oktober-Desember 2008) sebesar Rp. 1. 013. 300. 000,- dan sisa lebih sebesar Rp. 3. 039. 900. 000,- seharusnya disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah sebelum tanggal 31 Desember 2008 sejalan dengan Penutupan Tahun Anggaran 2008, namun hal itu tidak dilakukan oleh Abubakar Sia selaku Bendahara Bagian Pemerintahan dan dana sebesar itu atas sepengetahuan Nadjib Payapo, SIP (Kepala Bagian Pemerintahan) dan Mansur Tuharea, SH (Sekda Kabupaten Seram Bagian Barat) disimpan dan dikuasai sendiri oleh Abubakar Sia, dkk.

"Dana sebesar Rp. 3. 039. 900. 000,- itu berada dalam penguasaan Abubakar Sia, dkk dan disimpan sampai dengan penutupan Tahun Anggaran 2008 (31 Desember 2008) kemudian diserahkan kepada Djailudin Kaisupy (Kepala BPKAD) pada tanggal 11 Maret 2009," jelansya. 

Ditambahkan, tindakan Abubakar Sia, dkk itu melanggar Pasal 179 dan 192 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008 jo. Pasal 19, Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 62 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Saleh Tuhuteru) 

 

Read more...

LSM LIRA Laporkan Kasus Korupsi Bupati Manokwari Selatan Markus Waran ke KPK

JAKARTA; LIRA (Lumbung Imformasi Rakyat) sebuah LSM anti koruspi berencana akan melaporkan Bupati Manokwari Selatan Markus Waran ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat.

Hal tersebut disampikan LSM LIRA dalam rilisnya kepada majalahpotretindonesia.com di Jakarta, Jumat (13/1/2018). Menurut LIRA, ada sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Manokwari Selatan yang diduga melibatkan oknum pejabat tinggi di pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan. "Ini harus diungkap, dan dilaporkan ke KPK karena menyangkut uang rakyat," kata Natalis Edoway selaku Ketua DPD Pemuda LIRA Provinsi Papua.

Dalam catatan LIRA ada beberapa proyek pembangunan yang berpotensi merugikan keuangan negara diantaranya proyek pelabuhan, jalan di Distrik Ransiki,  pembangunan Bandara dengan merampas tanah rakyat, transmigrasi dan hibah lahan masyarakat ke TNI.

"KPK harus berani bongkar kasus besar, karena dididuga melibatkan oknum pejabat teras di Pemkab Manokwari Selatan," tegasnya.

Bila kasus ini terungkap, Bupati Manokwari Selatan Markus Waran akan menambah daftar panjang kepala daerah yang korupsi dan jadi tahanan KPK.

Wapres: Jauhi Korupsi Anggaran 

Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk menjauhi praktik gratifikasi dan korupsi anggaran yang merugikan negara. 

Pernyataan Wapres Jusuf Kalla ini terkait banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

"Saya prihatin karena kepala daerah seharusnya bertugas untuk memajukan wilayahnya dengan amanah justru korupsi," ujarnya di kantor Wakil Presiden Jakarta, beberapa waktu lalu.

Wapres menilai, terdapat perubahan penetapan tersangka atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK yang kini lebih gencar di daerah.

Menurut JK, pegawai negara di pemerintah pusat cenderung lebih hati-hati dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk tidak melakukan praktik penyimpangan dibandingkan dengan daerah.

"Mungkin KPK susah mencari di pusat, mungkin karena orang hati-hati dan kesadaran yang agak tinggi jadi tidak terjadi, tapi diluar [daerah]," katanya.

Apalagi, dia mengatakan dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perubahan senilai Rp2.133 triliun, sebagian besar anggaran memang dirancang untuk memajukan pembangunan di daerah.

"Efektif untuk mengatakan bahwa pakailah anggarannya dengan betul," katanya.

Elia Waran: Tak Yakin Bupati Korupsi

Tokoh masyarakat Adat Manokwari Selatan yang juga adalah Kepala Suku Distrik Oransbari, Elia Waran menjamin bahwa Bupati Manokwari Selatan tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dikatakan LSM LIRA.

"Saya berani jamin itu, ujarnya pada majalahpotretindonesia.com melalui ponsel pribadinya, Jumat (13/1/2018).

Ia menilai, laporan LSM LIRA ini bertujuan untuk mengingatkan agar kepala daerah menjauhi korupsi. Sebab, saya paham betul bahwa dengan jiwa kepemimpinan Bupati Manokwari Selatan Markus Waran adalah sosok pemimpin daerah yang memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan daerahnya. Bupati Markus Waran, lanjut dia, punya kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan daerah dengan kepentingan masyarakat adat secara proporsional.

Prokontra dugaan korupsi Bupati Manokwari Selatan akan segera tuntas bila aparat penegak hukum terutama KPK cepat merespon laporan LSM LIRA. Bersalah atau tidaknya Bupati Manokwari Selatan Markus Waran hanya KPK saja yang bisa menungkapkannya. Lawan terus Korupsi!!! (yo) 

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.