Menu
Redaksi

Redaksi

Salah Bayar Tanah, UIP PLN Ambon Bertemu Raja Lilialy

AMBON ; Larangan Raja petuanan Lilialy, Husein Bessy akhirnya ditanggapi pihak UIP PLN Wilayah Ambon. 

Pasalnya, pekerjaan PLTA di Desa Lala Kecamatan Namlea Kab. Buru provinsi Maluku tidak berkoordinasi dengan Raja Petuanan. 

Sementara PLN hanya berkoordinasi dengan Ferry Tanaya selaku penjual tanah, sementara kepemilihan tanah Ferry Tanaya mtidak memiliki kekuatan hukum. 

Hal ini membuat PLN wilayah Ambon yang beralamat di Desa Galala melakukan pertemuan dengan pihak terkait guna membahas larangan raja petuanana Lilialy atas aktifitas pelerjaan tersebut. 

"Pihak PLN melakukan mediasi dengan kami selaku petuanan Lilialy atas lahan PLTA yang dibangun di wilayah kami adat petuanan kami di Buru," ungkap Kapala Soa Hatlesi Usman kepada koran ini, Sabtu (23/4/2018). 

Dirinya menambahkan dalam pertemuan yang dihadiri Deputi UIP PLN wilayah Ambon Malawat, Andi bagian hukum dan firman pelaksana lapangan

Selain itu juga dihadiri oleh staf kejaksaan Tinggi Maluku, staf Polres Buru, Moch Mukadar dan Raja Lilialy Bp Husein Bessy beserta kepala-kepala Soa Petuanan. 

Dalam pertemuan Raja Lilialy minta pihak PLN untuk mejelaskan status jual beli dan bukti kepemilikan lahan empat hektar yang akan dibangun PLTA. 

"Pihak PLN mengungkapkan lahan tersebut di beli dari Tan Lie Tien Alias Ferry Tanaya tahun 2016," jelansya. 

Ditambahkan, dalam pertemuan tersebut Raja liliali minta bukti kepelikan PLN menyerahkan copy surat permohon izin sewa lahan kepada Gubernur Gendral Belanda di Makassar tahun 1921 dengan luas 83 bauw.

Pemerinta Belanda memberikan izin sewa kepada Z Wacano pada 3 January 1938 dengan status tanah sewaan jangka waktu 75 tahun sesuai akta Erpak tahun 1921.

"Pada saat kami mempertanyakan keabsahan surat erpak sebagai dasar jual beli, status lahan tersebut bukan milik Z Wacano, surat jual beli dengan ahliwaris Z wakano tidak sah," tegasnya. 

Baginya, lahan yang dimohon Wakanno sebagai milik Sewa salama 75 tahun dari tahun 1930 dan berakhir 2008, sehingga tanah tersebut bukan lagi tanah hak milik Z Wakanno. 

"Lahan dibebaskan kurag lebih 4,8 Ha... kami juga menysmpaikan pihak PLN telah kecolongan dalm pembebasan lahan PLTU di Desa Lala kepada orang yang bukan haknya," tudingnya. 

Usman mengungkapkan pihak PLN kecolongan atas lahan yang dibeli dari  Feri Tanaya pada tahun 2016. 

"Ferry Tanaya menjual  lahan kepada UIP PLN tahun 2016 dimana perkara dalam status perkara di MA, Ferry Tanaya melakukn PK Terhadap putusan kasasi M Mukaddar dan tanggal 30 Mei 2017 PK Feri Tanaya ditolak oleh MA," ujarnya. 

Akta Erpak yang dikeluarkan pemerintah Belanda tanggal 3 January 1938 adalah tanah sewaan dengan jangka waktu 75 tahun dan berakhir tahun 2008. 

Hal ini sesuai sesuai undang-undang pokok Agraria tahun 1960 dan peraturan lainnya lahan tersebut di kembalikan kepada hak ulayat petuanan Liliali sebagai pemilik sah tanah Adat Petuanan Liliali. (Saleh Tuhuteru)

 

Kapolda Maluku Terjunkan "Polwan Berhijab" Amankan Ibadah Umat Kristiani di Gereja Kota Ambon

AMBON ; Langkah Kapolda Maluku Irjen Andep Budhi Revianto dalam menjaga solidaritas keagamaan di Maluku patut diapresiasi.

Bagaimana tidak melalui PAM Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) mengarahkan beberapa anggota Polda Maluku beragama Islam dan Nasrani untuk menjaga di beberapa tempat beribada seperti Mesjid dan Gereja di Kota Ambon. 

dibeberapa tempat-tempat ibadah seperti mesjid dan gedung gereja yang ada di Kota Ambon dengan melibatkan personil Polwan yang beragama nasrani dan muslim.

Salah satunya Polwan berhijab dari Polda Maluku mengamankan proses ibadah umat Nasrani di tujuh gereja di Kota Ambon. 

"Hari ini Polwan Polda Maluku ditugaskan melaksanakan PAM ibadah umat Kristiani di beberapa gereja di kota Ambon,"ungkap Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat di Ambon, Minggu. 

Usai mengamankan gereja, lanjut perwira tiga bunga melati di pundaknya itu mengungkapkan personel polwan berhijab juga memberikan ceramah kamtibmas kepada para jemaat terkait bahaya hoax, hate speech, provokasi, ajakan persatuan, perdamaian dan menjaga serta mempertahankan NKRI kepada para jemaat. 

Menurutnya, pengamanan rumah ibadah merupakan salah satu sarana komunikasi dan interaksi untuk memperbaiki kinerja Polda Maluku ke depan. 

"Hal ini sebagai media berkomunikasi dan berinteraksi dengan pendeta dan saudara kita umat Kristiani, saat berkomunikasi tentunya berharap masukan guna perbaikan kinerja Polda Maluku ke depan," ujarnya. (Saleh Tuhuteru)

 

 

Ketum Dharma Pertiwi Hadiri "Kartini Run 2018’ di Silang Monas Jakarta

JAKARTA ; Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto menghadiri acara lomba lari dalam rangka peringatan Hari Kartini, bertajuk ‘Kartini Run 2018’, di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (22/4/2018).

Acara lomba lari ‘Kartini Run 2018’ dibuka pada pukul 06.00 WIB dengan melantunkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ibu Negara Iriana Joko Widodo melepas para peserta untuk kategori lari 10 kilometer, dilanjutkan Ibu Wakil Presiden RI Mufidah Jusuf Kalla melepas peserta lomba lari lima kilometer dimulai dari pintu barat daya Lapangan Silang Monas.

Selanjutnya, pada pukul 06.20 WIB, Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise serta pengurus dan anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK) mengibarkan bendera start pelepasan lomba lari difabel atau penyandang cacat dua kilometer.

Kegiatan lomba lari ‘Kartini Run 2018’ yang diikuti sekitar 7.100 peserta dan 100 peserta penyandang cacat, didukung oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (Oase KK) yaitu organisasi khusus istri Kabinet Kerja dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Selain kegiatan ‘Kartini Run 2018’, dilaksanakan pula diantaranya pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dan donor darah serta pemeriksaan kesehatan lainnya yang dilakukan secara gratis. { Plt. Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) H. Agus Cahyono } 

 

Panglima TNI: Prajurit TNI dan Polri Tak Boleh Sakiti Hati Rakyat

  • Published in Hankam

BANDUNG ; Panglima TNI Marsekal TNI  Hadi Thahjanto menghimbau kepada seluruh Prajurit TNI dan Polri untuk tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji terutama tindakan yang menyakiti hati rakyat seperti penyalahgunaan narkoba, perilaku asusila, menjadi backing dan lain sebagainya."Prinsipnya semua tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijauhi oleh prajurit, demikian ditegaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian ketika memberikan pengarahan dihadapan 3.100 Prajurit TNI dan Polri se-Jawa Barat, bertempat di Grand Ballroom Sudirman, Jl. Jend. Sudirman No. 620, Dungus Cariang, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/4/2018)

Kepercayaan rakyat kepada TNI-Polri yang begitu besar jangan sampai dinodai, dirusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

"Salah satu tindakan yang dapat merusak kepercayaan rakyat kepada TNI dan Polri adalah kegiatan yang melanggar disiplin maupun hukum. Kerenanya tetap jaga dan pelihara soliditas dan solidaritas TNI dan Polri hingga terjalin antar individu sebagai modal dasar melaksanakan peran, fungsi dan tugas masing-masing serta menjadi teladan bagi stakeholders maupun komponen masyarakat,” ujar Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Ia menegaskan, bahwa TNI dan Polri sebagai aparat negara harus berdiri tegak di atas semua golongan, dan mampu menjadi perekat kemajemukan dalam menjaga kebhinnekaan. Prajurit TNI dan Polri juga senantiasa melaksanakan tugas dengan tulus ikhlas serta tidak mengenal menyerah.

Dihadapan ribuan Prajurit TNI dan Polri se-Jawa Barat, Panglima TNI kembali mengingatkan bahwa hingga saat ini TNI dan Polri sebagai aparat negara, masih mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi dari rakyat dalam menjaga pertahanan dan keamanan di Bumi Pertiwi ini. “Oleh karena itu, tugas yang dilakukan oleh TNI dan Polri harus senantiasa tetap menjaga kehormatan, nama baik, kepercayaan dan amanah dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Terkait Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa sudah menjadi tugas TNI dan Polri untuk menjamin kelancaran, keamanan dan kesuksesan Pilkada Serentak 2018 maupun Tahapan Pemilu 2019. “Tugas-tugas tersebut meliputi pengamanan distribusi logistik dan pengamanan saat masa kampanye, pelaksanaan dan penetapan hingga pasca penetapan, terutama jika didapati adanya sengketa hasil Pilkada,” jelasnya.

Kedatangan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman, Dankodiklat TNI AD Letjen TNI Andika Perkasa, S.E., M.A., Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, Aster Panglima TNI Kustanto Widiatmoko, M.D.A., Pangdam III/Slw Mayjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H., M.Tr.(Han), Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah, Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., Kapolda Banten Brigjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dan pejabat lainnya, disambut dengan persembahan Tari Sisingaan Jawa Barat. {Plt. Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) H. Agus Cahyono }

 

Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.