Menu

Items filtered by date: Rabu, 02 Mei 2018

Deadline Tiga Minggu, Raja Liliali Ancam Tutup Permanen PLTA Lala

AMBON ; Proyek pembagunan PLTA di Desa Lala Kabupaten Buru dalam waktu dekat ditutup, jika tidak menyelesaikan lahan. 

Hal ini ditegaskan dalam rapat mediasi yang di pimpin Dandim Buru, Kasat Serse Polres Buru dan GM UIP PLN Maluku. 

Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Asdatum Kejati Maluku dan staf, Kajari Namlea dan staf, Kepala BPN Buru dan Staf, Raja Lilialy dan Kepala Soa serta Moch Mukadar sebagai pemilik lahan. 

Sementara Feri Tanaya tidak hadir dan hanya dikuasakan kepada Talim Wamnebo

Rapat selama tiga jam dengan menghasilkan kepakatan dan atas permintan Dandim Buru. 

"Kami memberikan kesempatan kepada pihak PLN selama tiga mingga untuk menyelesaikan permasalahan tanah dengan Feri Tanaya," jelas Dandim Namlea. 

Selain itu PLN juga harus menyelesaikan lahan Petuanan LilialI dan pemilik lahan 2 ha milik Moch Mukadar.

"Bila sampai tanggal tersebut belum juga diselesaikan dengan pemilik lahan, maka akan dilakukan penutupan  secara permainan oleh pemilik lahan untuk selamanya," tegasnya. 

Sementara Raja Petuanan Liliali mempertanyakan status hak kepilikan Feri Tanaya yang di gunakan untuk kemudian dijual kepada PLN.

"Wamnebo perwakilan Feri Tanaya mengungkapkan tanah tersebut merupakan tanah Erpak," singkat Wamnebo yang diungkapkan Raja Liliali. 

Terkait persoalan Erpak juga dibantah Moch Mukadar yang menjelaskan status ERPAK pada tahun 1921 Z Wakono sebagai pegawai expedisi Belanda di Namlea mengajukan permohonan izin Erpak kepada pemerinta Hindia Benda di Makassar diatas lahan terdapat pohon-pohon kelapa dan dalam kekuasan petuanan Liliali dengan jangka waktu sewa 75 tahun. 

"Tanggal 3 Januari 2008 pemerintah Belanda di Makasar mengelurkan Izin kepada Z Wakano sebagai tanah sewaan dengan janka waktu 75 tahun," kata Moch Mukaddar.

Dirinya menambahkan jika ERPAK itu masi berlku berati masa sewaan itu berakhir tahun 2008. 

"Jika kita megacu pada UU Negara RI maka sejak tahun 1945 Indonesia merdeka tidak ada lagi yang namanya Erpak semua hak-hak negara barat tidak berlaku dan dikembalikan pemilik tanah adat Petuanan Liliali

"Ada sebagian lahan miliknya pelepasan dari Petuanan Liliali yang bearada di atas objek perkara putusan PK MA No 184 tanggal 30 Mei 2017 menolak PK Feri Tanaya. Putusan Kasasi MA No 70 K tahun 2015 telah mencabut dan membatlkan serata menyerahkan tanah tersebut kepada Masyrakat Adat Petuanan Liliali. 

Atas dasar putusan tersebut Mukadar menyampaikan kepada Asdatum Kajati Maluku untuk mempidanakan Fery Tanaya yang diduga melakukan tindak pidana untuk segerah diproses hukum.

"Feri Tanaya diduga menipu UIP PLN MALUKU dengan menjual tanah yang bukan miliknya dan telah merugikan keuangan Negara," tegasnya. 

Selain itu, Mukadar menegaskan PLN juga salah dalam pembebasan lahan dimana Tanaya menjual lahan kepada UIP PLN MALUKU dgn nilai miliyaran Rupiah pada tahun 2016 semertara tanggal 29 Desember 2016 Tanya masih upaya PK ke MA tehadap putusan kasasi MA No 937 sehingga tanggal 30 Mei 2017 Mahkama Agung RI menolak PK Feri Tanaya. 

Sementara menurut pemjelasan Asdatum, pihak kejaksaan tidak terlibat dalam hal ini dan mempelajari putusan dan bukti-bukti yang ada, 

"Jika dalam pemeriksaan surat-surat dan apa bila ada unsur pidana atau kopropsi maka Kajari Namlea yang akan menanganinya dan akan berupaya untuk memgembalikan uang negara dan di selesaikan dgn pemilik lahan," ujarnya.

Reporter ; Saleh Tuhuteru

 

 

Read more...

Direktur Narkoba Polda Maluku Gelar FGT Bahas "Sopi"  

AMBON ; Direktorat Narkoba Maluku  melaksanakan Fokus Group Diskusi (FGT)" Sopi, Masalah dan Solusi" yang di laksanakan di Rupattama Polda Maluku, Kamis (3/5/2018). 

Kegiatan FGT ini di pimpim Waka Polda dan dihadiri oleh Ketua DPRD Prov Maluku, Kajati Maluku, Ketua Pngadilan tinggi Maluku, Rektor Unpatti, Ketua BPH Sinode GPM, Ketua Walubi Prov Maluku, Ketua MUI Maluku, Iamam Masjid Raya Alfatah, Irwasda Polda Maluku, PJU Polda Maluku, Ka Pendam XIV/PTM, Kepala BPMD Prov Maluku, Kepala Disperindak Maluku, Kepala Biro Hukum Prov Maluku, Ketua komisi C, ketua balai POM Prov Maluku, Ketua HMI maluku, Kelompok masyarakat Amboina Lease, Kelompok Masyarakat Tenggara, Ketau KNPI Maluku dan Latupati Maluku. 

Dalam sabutan Waka Polda mengungkapkan aprsiasi dan terimakasih kepada para tamu undangan yang bersedia meluangkan waktunya untuk datang dan membahas permasalahan ini 

"Permasalahan ini tidak bisah dipandang sebelah mata dan ini adalah salah satu masalah yang sangat serius yang harus kita sama-sama mencari jalan keluarnya," jelas Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin.

Ditambahkan, minuman sopi bukan kata asing lagi di telinga masyarakat Maluku karena minuman ini adalah salah satu minuman tradisional yang biasa di gunakan dalam urusan Adat dan budaya di maluku. 

"Sopi sendiri sudah jadi satu pekerjaan para petani kita, dengan penghasialan dari sopi bisah membiyayai anak-anak meraka sampai menjadi pengawai negeri, TNI dan Polri bahkan ada juga yang lebih dari pada itu," jelasnya. 

Sementata dari sisi lain, menurut Wakapolda sopi adalah salah satu pemicu dari permasalahan yang sering terjadi di daerah Maluku.

Hal yang sama juga diungkapkan Dir Narkoba dalam paparan menyampaikan sopi adalah salah satu penyebab masalah baik itu kecelakaan lalu lintas, perselisihan antar kampung. 

"Selaranh ini kami telah melakukan pemberantasan terhadap sopi baik dalam bentuk razia dan yang lainya," ungkapnya. 

Lanjut dia, sudah banyak sopi yang disita dan telah kami musnahkan, dari data dan hasil surfei perhari para pembuat sopi bisah menghasilkan 20 Liter yang di jual dengan harga Rp 20.000 per liternya. 

"Kami harapkan agar pemerintah bisah memberdayakan petani koli dan aren agar airnya di buatkan untuk air manise/gula agar tidak diprodiksi lagi menjadi sopi," sarannya. 

Sementara menurut J.N.Soukotta sebagai pengelolah minuman sopi moderen menyampaiakn Riset ini sidah lakukak selama 15 tahun. 

"Menurut saya sopi itu adalah air emas karena 1 liter sopi lebih mahal dari harga 1 liter solar dan bensin sebab itu saya menyapaiakam demikian," katanya. 

Lanjut Soukota dari hasil catatan sebagian besar masalah kamtibmas di maluku berasal dari sopi, makan dari itu solusi untuk hal ini kami telah memberikan produk sopi terbaik dengan kadar alkohol yang aman untu di komsumsi. 

"Saya berfikir hal ini  juga membantu petani kami untuk bisah mendapatkan Uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-haru dan juga bisah membiyayai anak-anak mereka untuk bisah merai cita-cita di bangku kuliah dan kami telah merencana lokasi pabrik Batugong sebagai tempat produksi kilang sopi untuk di produksi," ujarnya. 

Sementara itu menurut tokoh agama muslim Imam Masjid Alfatah menyampaikan dan bersih keras dalam berpendapat untuk sopi tidak boleh di produksi dan dijual bebaskan karena sopi adalah salah satu minuman yang tidak boleh diedarkan baik itu telah di ganti namanya menjadi air manis. 

"Sopi adalah salah satu minuman keras yang banyak menimbulakn masalah apabila mengkomsumsinya," tegasnya. 

Sementara itu dari beberapa kalangan menyampaikan bahwa sopi adalah salah satu inkam yang baik bagi pemerintah, dan sopi adalah salah satu minuman tradisional yang sudah melakat dengan adat dan masyarakat orang maluku. 

Apabila sopi di kemas dalam satu produk moderen dan di jual maka hal itu bisah berdampak baik bagi pemererintah dalam hal ini pemasuakn bagi daerah, dan juga menciptakan lapangan kerja bagi patani Koli dan Aren yang ada di maluku. 

Tanggapan dari perindustrian Maluku menyampaikan bahwa sopi sampai saat ini belum bisah di produksi bebas karena sampai saat ini pemerintah daerah belum mengeluarkan Perda untuk memproduksi sopi.

Dan apabila ada perdanya sopi hanya bisah diedarkan di daerah saja tidak untuk diluar daerah. 

Repoter ; Saleh Tuhuteru

 

Read more...

Hindari Macet Jelang Ramadhan, dua Akses Jalan di Kota Ambon Ditata

AMBON ; Jelang Ramadhan Direktorat Lalulintas Polda Maluku dibawah nahkoda Kombes Pol Heru Trisasono akan melakukan penataan jalan di kota Ambon provinsi Maluku. 

Mengingat jalan di kota Ambon sangat sempit dan sehingga perlu dilakukan penetaan, sehingga Ambon lebih bersih dan tertib.

Penataan akan dilakukan di kasawan Batumerah dan Pasar Mardika yang kelihatan tidak tertib. 

"Jelang bulan ramadha Dirlantas Polda Maluku melakukan penataan jalan di sepanjang kota Ambon," ungkap Direktorat Lalulintas Polda Maluku Kombes Pol Heru Trisasono kepada awak media di kantor siang. 

Dijelaskan penataan ini guna mencari solusi kemacetan di kota Ambon terutama di kawasan Desa Batumerah dan Pasar Mardika. 

"Kedua jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya akses masyarakat di kota Ambon," katanya. 

Perwira tiga bunga melati dipundaknya itu mengungkapkan parahnya kemacetan saat jam masuk kantor dan pulang kerja, serta kegiatan masyarakat yang membuat dua jalan tersebut macet. 

"Hal ini jika ada kegiatan di kota ambon, maka kemacetan yang dirasakan masyarakat sangat meresahkan," ucapnya. 

Untuk melakukan hal tersebut telah dibentuk tim kecil untuk berkoordinasi dengan pedagang, supir angkot dan masyarakat sekitarnya. 

"Kami berharap semua pihak dapat memahami dan menjalankan dengan baik, karena Ambon merupakan rumah kita bersama sehingga haris menjaga dengan baik," harapnya. 

Dirinya mengungkapkan jika Ambon dikatakan indah, bersih maka perangsang pedagang harus tertib pada tempat yang akan disediakan. 

Selain Pasar Mardika, kawasan jalan di sepanjang Desa Batumerah akan ditata dengan baik mengingat banyak pedagang musiman yang berjualan Kuliner. 

"Kami sudah mencari tempat berjualan bagi pedagang musiman di lapangan Sepak Bola di Galunggung sehingga akses jalan di kawasan tersebut dapat berjalan dengan baik," ujarnya. (Saleh Tuhuteru)

"Saat ini kami telah memberikan sosialisasi dan trening kepada petani sopi untuk produsi mereka dibuatkan untuk Gula aren," jelasnya. (Saleh Tuhuteru). 

Menurut Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Ohoirat mengungkapkan dari hasil dikusi tersebut adapun empat poin rekomendasi yang di serahkan oleh Dir Narkoba kepada Waka Polda Maluku

Pertama mendorong instansi/lembaga terkait untuk mendukung terlaksananya program"Air Manise" sebagai solusi penemaganan permasalahan minuman tradisional sopi di maluku, baik melalui kebijakan regulasi maupun kebijakan strategi lainya. 

Kedua mendorong dilakukan kesepakatan berama (MOU) kalu antara polda Maluku, pemerintah daerah dan pihak ketiga untuk menyusun tim terpadu dalam pengrlolaan air Aren dan Air Koli menjadi minuman tradisional sopi dan minuman beralkohol moderen. 

Ketiga menyusun road map dengan green desain berkaitan dengan rencana kegiatan pelaksanaan tim terpadu untuk menindaklanjuti program"Air Manise" dan alternatif penyelesaian masalah tentang sopi. 

Empat mendorong pembentukan asosiasi industri sopi moderen dan asosiasi petani aren dan koli sebagai pihak ketiga yang akan bermitra dengan unsur Polri,TNI, Pemerintah dan lembaga terkait lainnya di tingkat prov ataupun kab/kota. (Saleh Tuhuteru)

 

Read more...

Tutup TMMD Ke 101, Pangdam II Sriwijaya Berikan Apresiasi kepada Pemerintah dan Masyarakat Belitung Timur

 

BELITUNG TIMUR ; Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI AM Putranto S. Sos resmi menutup kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa {TMMD} ke 101 Wilayah Kodim 0414 Belitung. sekaligus pengambilan perangkat kerja serta pelepasan tanda pita d lapangan kantor desa Limbongan Kecamatan Gantung, Kabupeten Belitung Timur, Rabu (2/5/2018).

Hadir dalam acara Gubernur Babel Erzaldi,  Korem 045 Gaya Babel,  bupati Yuslih,  Ketua DPRD Tom Haryono,  

Hadir dalam acara penutupan, Gubernur Babel Erzaldi,  Kapolda Babel Brigjen Syaiful Zachri,  Danlanud Belitung Letkol Akal Juang,  Aster Kodam II Sriwijaya Kolonel Rionardo,  Kasrem 045 /Gaya Babel I Ketut Mertha,  Kodim 0414 Belitung Letkol Kav. Eko Saptono,  Bupati Yuslih, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono,  Kapolres Beltim AKBP. Erwin Siboro dan para undangan lainnya. 

Dalam sambutannya, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI AM. Putranto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama pemerintah dan seluruh masyarakat daerah Kabupaten Belitung yang dengan sungguh-sungguh ikut membantu hingga program TMMD ke 101 sukses.

"Program TMMD sukses semua berkat dukungan pemerintah dan masyarakat di daerah, ini yang jadi harapan semua pihak bahwa semangat gotong royong masih dimiliki oleh masyarakat di daerah sehingga apa yang dikerjakan hasil juga akan baik, "ujar pangdam II/Sriwijaya Putranto.

Pembangunan badan jalan, lanjut dia, merupakan tahap pertama, dan akan lanjutkan ke tahap kedua agar Pemda lakukan pengaspalan sendiri.

"Jadi, kita buka sarana dan prasarana lainnya sesuai apa yang jadi target pada TMMD ke 101. Dan, saya sampaikan terima kasih dengan satgas TMMD yang bekerja sangat baik sehingga terjalin komunikasi dengan baik. antara TNI dan masyarakat menyatu mulai dari kerja, makan dan istirahat prajurit TNI bersama warga sudah bersatu padu," ucapnya.

Menurut dia, tali silahturahmi tetap dijaga antara TNI dan Masyarakat, jangan sampai nant " paparnya.

"Peran TNI, salah satunya melakukan kerja sama dengan semua elemen masyarakat, pemerintah, kementrian dan BUMN yang diwujudkan dalam program TMMD, terang Pandam II Sriwijaya.

Terkait peran Babinsa,  lanjut Pangdam sangatlah efiktif. Karna Babinsa bertugas mendata secara langsung warga yang ikut program Keluarga Berencana {KB} terutama yang belum menggunakan alat kontrasepsi. "Jadi semua terdata dengan baik oleh Babinsa sehingga masyarakat terbantukan dengan baik," ungkapnya.

"Saya dalam waktu dekat ini akan resmikan rumah dan kantor bersama Babinsa, Babhinkamtibmas dan Kepala Desa.  Ini adalah Tripilar yang sudah terbentuk di Babel, dan efeknya luar biasa sekali, hal ini sebagai wujud dari sinergitas antara TNI, Polri dan masyarakat dalam menjaga kemananan wilayah secara utuh, " pungkas Pangdam II Sriwijaya AM Putranto. 

Usai acara penutupan,  Pangdam II/Sriwijaya meresmikan kampung KB dengan memukul Gong, kemudian pada kesempatan itu,  Bupati Yuslih menandatangi prasasti Kampung KB di - - 7 Desa, pada kecamatan Gantung,  Simpang Pesak dan Simpang Rengging. ( Niza Karyadi) 

 

 

 

Read more...

Teken Permendagri, Menteri Tjahjo Ingin Kualitas Pelayanan Aminduk Tercepat 

JAKARTA : Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo baru-baru ini menandatangani Permendagri untuk meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan ( Adminduk) di daerah.  

Dengan terbitnya Permendagri ini, setiap Dinas Dukcapil kabupaten/kota harus cepat melayani perubahan data hingga penerbitan data kependudukan, termasuk KTP elektronik. KTP elektronik bahkan ditargetkan selesai dalam satu hari. 

"Beberapa dokumen kependudukan juga ditingkatkan kualitas layanannya seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah. Dokumen tersebut dalam waktu satu jam atau paling lama 24 jam juga diterbitkan sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas," demikian siaran pers Kementerian Dalam Negeri, Rabu (2/5/2018).

Batas waktu 24 jam dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.  Permendagri tertanggal 9 April 2018 ini juga mewajibkan setiap dinas untuk membuat pola integrasi dalam layanannya. Misalnya, paket Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang bisa dilakukan dalam satu kali pengajuan.

Selain itu, juga ada paket Akta Kematian, KK dan KTP-el dengan status cerai mati. Ada juga paket Akta Perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan.   Selanjutnya, Permendagri ini juga mengharuskan dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan layanan jemput bola terhadap penduduk dengan kendala tertentu seperti terkait aksesibilitas, sakit, berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan terkendala untuk datang di tempat layanan. {yo}

 

 

 

Read more...

Polisi Bekuk FJM Tersangka Penipuan Rp 1 Miliar di Polda Maluku

AMBON ; Tim Subdit 1 Direskrimum Polda Maliku akhirnya berhasil menangkap seorang perempuan dengan inisial FJM {44} tahun, seorang pengangguran yang bertempat tinggal di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini harus mempertanggungkan perbuatan dihadapan polisi.

Pelaku diciduk Subdit Diskrimum Polda Maluku, Minggu 29 April 2018 sekitar pukul 20.15 WITA di desa Alkani Kecamatan Waikiku, Kabupaten Malaka, NTT.

Tersangka penipuan lintas provinsi tersebut telah menipi Nugraheni Maulia Dina, calon sisiwa anggota Polri di Polda Maluku melalui jaringannya di Mabes Polri.

"Pelaku menjanjikan akan mengurus hingga menjadi anggota Polri saat mendaftar menjadi anggota Polri di Polda Maluku," ungkap Direskrimum Polda Maluku Kombes Pol Guruh Setiyono pada awak media di kantornya , Rabu {2/5/2018}.

Menurut dia, kerugian yang dialami korban mencapai Rp 1 miliar. Berdasarkan laporan Polisi Nomor 138 tangga; 20 Maret 2018.

"Pelaku dikenakan tindak pidana penipuan, penggelapan serta pencucuian uang, dan pelaku diancam dengan pasal 372, pasal 5 ayat 1 junto pasal 2 ayat 1 UU tentang Pencucian Uang tahun 2010," tegasnya.

Ia menambahkan, korban diperkenalkan kepada pelaku yaitu salah seorang keluarga korban sejak 27 Maret 2017. "dari prkenalan tersebut keluarga menyampaikan bahwa tersangka bisa meloloskan menjadi anggota polisi, jelas Guruh Sutiyonp.

tersangka pun mulai memutar otak meyakinkan korban, kendati pelaku tidak berdomisili di kota Ambon. 

"Korban pun tergiur, dan mulai mentrasfer uang DP sebesar Rp 30 juta, bukti berdasarkan rekening koran orang tua si korban sejak tanggal 20 Maret 2017 hingga 8 Januari 2018 mencapai Rp 562.800.000 juta rupiah.

Pada tanggal 12 April 2018, kata Maulida Dina {korban} mendaftar ke Polda Maluku dengan diantar oleh tersangka {FJM}, termasuk juga korban lain Fifi Handayani.

"Saat korban dinyatakan gugur pada seleksi administrasi calon penerimaan anggota polri 2017, sementara korban lainnya Fifi juga dijanjikan yang sam oleh pelaku akan meloloskan mereka berdua menjadi anggota polsi karena pelaku mengaku punya rekanan di Mabes Polri jakarta.

Dengan menyerahkan uang sejak 1 Maret 2017-6 januari 2018 sesuai rekening koran kakak korban sebesar Rp 185.750.000 juta kepada rekening tersangka, " ungkapnya.

Selain mengamankan tersangka. polisi juga berhasil menyita alat bukti diantaranya

- Buku Tabungan serta ATM BRI, atas nama Fergie Mandagi

- Dua bua handphone beserta sim card Telkomsel

- Surat /dokumen berupa foto copy ijazah, akte kelahiran, KK, KTP, dan surat lainnya

Terungkap juga pelaku juga melakukan penipuan terhadap dua korban lainnya di Maliku hingga mencapai ratusan juta rupiah, diantaranya seorang perempuandari desa Waiheru Kecamatan baquala yang mengalami kerugian Rp 650 juta. serta  seorang perempuan lagi yang berasal dari desa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku sebesar Rp 350 juta.

"Kedepan diharapkan tidak boleh terjadi lagi aksi penipuan seperti ini, jangan percaya pihak manapun termasuk karena daftar ke kepolisian itu gratis dan tidak dipungut biaya sesenpun, pungkas Diskrimum Polda Maluku. {saleh tuhateru}

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.