Menu

Items filtered by date: Senin, 16 April 2018

Tak Patuhi Putusan MA, Raja Lilialy Akan Gugat PLN

AMBON ; Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di desa Lala Kabupaten Buru dihentikan secara tiba-tiba oleh raja Petuanan Lilialy, Husen Bessy. 

Bagaimana tidak, lahan seluas 4 hektar, terletak di dusun Tatanggo, Desa Namlea, yang sekarng ini dibangun PLTA merupakan tanah hak ulayat hukum adat Petuanan lilialy. 

Parahnya lagi, perusahan listrik negara {PLN} Wilayah Ambpn sebagai pihak yang ditugaskan membangun PLTA sama sekali belum pernah meminta izin kepada pihak keluarga petuanan lilialy. 

PLN hanya berkoordinasi dengan Wakano dan Ferry Tanaya, yang selama ini mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut. Padahal, Mahkamah Agung {MA} telah mengeluarkan putusan yang mengikat secara hukum bahwa Wakanp dan Feru Tanaya bukan lagi warga adat setempat.

"Kami sudah menyurati pihak PLN wilayah Maluku untuk segera menghentikan semua aktifitas kegiatan pembangunan PLTA di lokasi hak ulayat Petuanan :ilialy dengan nomor 123/PHA-PTL/IV/2018," ungkap Raja Lilialy Husein Bessy pada majalahpotretindonesia,com di kediamannya Ambon, Selasa (17/4/2018). 

Dalam suratnya tersebut Husein Bessy menegaskan, dalam waktu 4x24 jam setelah surat diterima pihak PLN tidak juga diindahkan untuk menghentikan seluruh aktifitas, pihaknya akan melakukan proses hukum.

"Dalam waktu empat hari sejak Senin, 16 April-19 April tidak juga dihentikan, kami akan lakukan perlawanan dengan mengajukan guguatan hukum baik pidana maupun perdata," ancamnya. 

Ditambahkannya, sebagian objek yang digunakan pembangunan PLN telah dilepas oleh masyarakat adat kepada Moch Mukaddar sesuai surat pelepasan No 16/PN-PTL/IX/2016 dalam surat pelepasa No 73/PN-PTL/V/2017.

Selain itu, lanjut Husein atas musyawarah mufakat bersama empat kepala soa telah mengeluarkan surat keputusan No 122/PA-PTL/III/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2018.

"Dalam isi kesepakatan itu, salah satunya kepada masyarakat yang mendiami wilayah hukum adat Petuanan Lilialy dan telah memiliki rumah untuk menghubungi raja guna mendapatkan pelepasan hak status tanah untuk diproses menjadi hak milik," sarannya. 

Bersasarkan putusan kasasi perdata Mahkamah Agung No 761/K/PDT/2017 bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam perkara a quo tidak pernah menyatakan penggugat asal/pembanding asal/termohon kasasi adalah raja yang sah, maka dengan sendirinya menyatakan bahwa raja Husein Bessy (tergugat) adalah raja sah dan beralasan hukum. 

"Semua urusan adminitrasi bukan lagi kepada Sudirman Bessy, namun kepada Husein Bessy atas putusan kasasi MA RI," jelasnya. 

Ia mengungkapkan, langkah yang diambil pihak PLN untuk sangat bertentangan dengan hukum, karena status tanah yang dibeli dari Ferry Tanaya sangat merugikan jang negera. 

"Pembayaran ganti rugi kepada Ferry Tanaya tidak tepat, karena diduga merugikan keuangan negara. Untuk itu, kata dia, aparat penegak hukum harus segera memproses pembayaran ganti rugi miliaran rupiah tersebut," tegasnya. 

Bagaimana tidak, semua hak yang dimiliki Ferry Tanaya sudah dibatalkan secara hukum dimana PK Mahkamah Agung No 184. PK/PDT/2018. Kasasi PTUN Mahkamah Agung No 70. K/TUN/2015. putusan kasasi perdata Mahkamah Agung No 937.K/PDT/2015. 

"Putusan ini berkekuatan hukum, sehingga apa yang dilakukan pihak PLN diduga melawan hukum, untuk itu dalam waktu yang ditentukan pihak PLN tidak merespon, kami akan melakukan menuntut secara hukum," ancamnya. (Saleh Tuhuteru)

 

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.