Menu

Items filtered by date: Selasa, 06 Februari 2018

Kemanunggalan TNI-Rakyat Perkuat Pemberdayaan Ketahanan Wilayah

  • Published in Hankam

JAKARTA ; Kemanunggalan TNI dengan Rakyat merupakan hal penting dalam pembinaan teritorial sebagai wujud kesiapan satuan kewilayahan jajaran TNI di wilayah dalam mengimplementasikan tugas-tugas teritorial TNI, sebagai bagian dari wujud memperkuat pemberdayaan ketahanan wilayah.

Hal tersebut disampaikan Kasum TNI  Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, MPA, MBA mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dihadapan 167 peserta Rapat Koordinasi Teritorial (Rakorter) TNI tahun 2018 di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/2/2018).

Kepada insan teritorial TNI, Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan menekankan agar selalu meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan sebagai aparat komando kewilayahan untuk dapat membaca dan menilai situasi yang berkembang di daerah.  “Antisipasi sejak dini setiap perkembangan situasi di daerah dan lakukan langkah-langkah yang tepat dan terukur agar situasi tidak berkembang ke arah yang tidak terkendali dan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku,” tuturnya.

Menurut Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, keterlibatan satuan jajaran komando kewilayahan TNI dapat membantu pemerintah daerah dan Polri dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah.   “Untuk itu, perlu kesiapan satuan dan kepedulian serta kemampuan para komando disamping komando bawah di wilayah masing-masing dalam mengimplementasikan tugas-tugas teritorial TNI sebagai bagian dari wujud pemberdayaan wilayah pertahanan,” ujarnya.

Disamping itu, para insan teritorial TNI harus mampu menyikapi secara cerdas terhadap perkembangan lingkungan strategis dan mampu menangkal upaya adu domba, provokasi, penyalahgunaan media sosial, dan serangan cyber dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan  modern. “Prajurit TNI harus mengetahui cara menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan gadget media sosial dan hal-hal yang berkaitan dengan manfaat penggunaan media informasi,” kata Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan.

Lebih lanjut Kasum TNI memaparkan bahwa tantangan dan tujuan tugas kedepan tidak semakin ringan, dimana dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat terkait dengan konstelasi global kontemporer dan kompleksitas permasalahan menghadirkan berbagai bentuk ancaman yang bersifat asimetris, proxy dan hibrida akan menjadi semakin sulit untuk diprediksi. “Perkembangan lingkungan strategis agar diteruskan kepada Babinsa setingkat di daerah, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara,” katanya.

Disisi lain pengarahannya, Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan mengingatkan bahwa tahun 2018 merupakan tahun politik, dimana mulai tanggal 27 Juni 2018 akan dilaksanakan Pilkada serentak yang diselenggarakan di 171 Daerah, terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.  Menurutnya, kondisi tersebut secara otomatis akan meningkatkan suhu politik dan tentunya berpotensi menimbulkan konflik dan kerawanan sosial.  “Hal demikian jangan sampai terjadi, karena dapat mencederai pesta demokrasi nasional bahkan mengoyak ke-bhinneka-an bangsa Indonesia, serta berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional secara luas” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan mengingatkan bahwa TNI mengemban amanat sebagai prajurit profesional, alat pertahanan negara dan bersikap tidak melibatkan diri dalam politik praktis, tidak memihak serta tidak memberikan dukungan kepada salah satu konstestan Pilkada.   “Bagi TNI, netralitas adalah pertaruhan terhadap tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, karena netralitas TNI sudah final dan tidak dapat ditawar-tawar lagi,” tegasnya.

Rakorter TNI Tahun 2018 yang mengusung tema “Melalui Rakorter TNI Tahun Anggaran 2018 Kita Pelihara Netralitas Dan Kemanunggalan Dengan Rakyat Untuk Mewujudkan TNI Yang Siap Melaksanakan Tugas Pokok”, bertujuan untuk mengevaluasi program kerja dan anggaran bidang teritorial tahun anggaran 2017, mensosialisasikan program kerja dan kegiatan prioritas TA. 2018 serta mensosialisasikan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI bidang teritorial. ( Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H)

 

Read more...

Bupati Beltim Akan Menindaklajuti Hasil Rekomendasi Pansus Kapal Isap

BELITUNG TIMUR ; Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut DPRD Belitung Timur memberikan 6 rekomendasi kepada Pemkab Beltim. Pemberian rekomendasi itu dilakukan dalam Rapat Paripurna I Tahun 2018 Penyampaian Laporan Pansus di Ruang Sidang DPRD Beltim, Selasa (6/2).

Enam rekomendasi terdiri dari, pertama, meminta agar Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap IUP yang telah diberikan kepada PT. Kampit Tin Utama (KTU), serta meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk melakukan proses pencabutan IUP milik PT. KTU dan segera memerintahkan untuk menarik KIP Kamilah keluar dari perairan Kabupaten Beltim.Kedua, meminta kepada Pemkab, untuk setiap rekomendasi khususnya bidang pertambangan yang akan diberikan sesuai kewenangannya dibentuk tim teknis yang nantinya akan memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap rekomendasi yang akan diterbitkan oleh Bupati Beltim.

Ketiga, melalui laporan Pansus, DPRD Beltim meminta kepada Pihak Pemprov Kepulauan Babel dalam hal proses penerbitan izin-izin di wilayah Kabupaten Beltim, yang sekarang menjadi kewenangan Pemprov sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk  melibatkan pihak Pemkab Beltim.

Keempat, meminta kepada pihak Pemprov dan DPRD Provinsi Kepulauan Babel dalam pembahasan Raperda RZWP3K khususnya untuk wilayah Kabupaten Beltim agar melibatkan dan meminta masukan, saran dan pendapat kepada stake holder dan unsur elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Beltim.

Kelima, Pansus DPRD meminta kepada Pemprov Kepulauan Babel melalui Bupati Beltim agar tidak ada satupun kegiatan penambangan di wilayah laut Beltim sebelum ditetapkannya Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Babel; dan keenam, Pansus sepakat untuk menolak keberadaan Kapal Isap Produksi dan menolak Tambang Laut di wilayah perairan Kabupaten Beltim.

Ketua Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut, Koko Haryanto mengatakan isi dari rekomendasi merupakan hasil temuan dan data di lapangan, bukan dari opini maupun dugaan. Ia mengakui jika hasil dari rekomendasi tidak bisa memuaskan seluruh pihak.

“Untuk kapal isap produksi kita melihat banyak sekali kekurang-kekurangan. Ini akan jadi bahan masukan bagi DPRD Provinsi, Pemprov dan akan kita tembuskan ke kementerian terkait,” ungkap Koko.

Mantan Kades Burung Mandi itu mengakui jika dalam rekomendasi tidak secara spesifik membahas tentang zonasi tambang laut. Meski begitu ia menyatakan dalam rapat gabungan seluruh komisi sepakat terhadap penolakan terhadap KIP dan tambang laut di wilayah Beltim.

“Kalau dalam rancangan raperda eksekutif memang kita dapat bocoran jika wilayah Belitung zero tambang laut, tetapi itu belum final. Jika di DPRD Provinsi membahas, kami sudah menyatakan sikap DPRD Beltim menolak KIP yang beroperasi dan tambang lautnya,” kata Koko

Politisi PBB itu menekankan Pansus bukan menolak zonasi tambang laut, hanya aktivitas pertambangannya saja. Menurutnya zonasi itu untuk keseluruhan baik pertambangan, perikanan, maupun pariwisata.

“Kita tidak tahu nanti seperti apa sikap DPRD Provinsi. Yang jelas kita tahu semangat daerah ini terhadap zero tambang itu mencuat,” ujar koko. ( Nizakaryadi )

 

Read more...

Pansus Kapal Isap Keluarkan 6 Rekomendasi

BELITUNG TIMUR ;  Menanggapi 6 rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Belitung Timur, Bupati Beltim, Yuslih Ihza menyatakan akan segera melakukan sesuai poin-poin rekomendasi. Menurutnya Pemkab Beltim akan salah jika tidak menindak lanjuti permintaan DPRD.

“DPRD - kan representasi rakyat, kewajiban eksekutif untuk mengikuti rekomendasi mereka. Kalau saya tidak ikuti rekomendasi, saya salah,” tegas Yuslih kepada wartawan seusai Rapat Paripurna I Tahun 2018 Penyampaian Laporan Pansus di Ruang Sidang DPRD Beltim, Selasa (6/2).

Yuslih mengakui jika beberapa poin dalam rekomendasi pansus DPRD tersebut,  sudah pernah ia ajukan dalam surat resmi ke Gubernur. Salah satunya adanya permohonan untuk penghentian KIP dan pemindahan KIP dari laut Beltim.

“Isinya seperti yang sudah pernah kita lakukan, cuman menambahkan saja. Besok saya rapatkan dan sampaikan langsung ke Gubernur,” kata Yuslih.

Juru bicara Forum Pemuda Membangun Beltim (FPMB), Endro Siswono mengaku tidak puas dengan hasil rekomendasi Pansus DPRD Beltim. Ia berharap kerja pansus dapat secara global membahas masalah tambang laut di Kabupaten Beltim.

“Tidak puas kami. Pada dasarnya masyarakat meminta agar seluruh wilayah laut Beltim zero tambang laut,” tegas Endro yang diamini kawan-kawan nelayan.

Pelaku Wisata Kabupaten Beltim itu menyesalkan jika pansus DPRD hanya membahas KIP PT KUP saja tidak membahas zonasi. Meski diakuinya kewenangan pertambangan dimiliki provinsi, namun menurutnya kabupaten punya hak mengelola daerahnya termasuk menentukan zonasi bagi kepentingan masyarakt banyak.

“Seharusnya kerja pansus global, sehingga uang masyarakat itu dak sia-sia habisnya. Zonasi itu kan daerah (Kabupaten) yang menentukan sendiri, bukan provinsi karena itu berhubungan dengan arah pembangunan kabupaten,” tandasnya.  (*.Nizakaryadi.) 

 

 

Read more...

Pemilihan Direktur Poltek Baru, Kemendikbud Utus Dua Perwakilan  

AMBON ; Setelah beberapa kali tertunda akibat agenda kementerian dalam rapat senat pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon. 

Kini pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan sudah mengirim perwakilan dua orang untuk mengikuti rapat senat yang akan dilaksanakan pada, Rabu (7/2/2018) di ruang rapat kampus Poltek Ambon. 

"Pemilihan putaran kedua direktur Poltek Ambon beberapa kali penundaan akibat agenda Kementerian yang belum sempat menghadiri acara pemilihan tahap dua," ungkap Ketua Senat Poltek Ambon Edison Hukom kepada media ini di ruang kerjanya, Selasa (6/2/2018). 

Dirinya menambahkan, ada lima calon yang mengikuti tahap pertama, namun sisa tiga yang akan yang ikut serta dalam pemilihan tersebut. 

"Ketiga nama itu yakni Jhon Elwarin yang kini sebagai petahana, pudir II Didi Mairyhu dan pudir III Ampi Manuhutu," jelasnya. 

Ketiganya akan bertarung pada pemilihan dengan kerja keras untuk mendapatkan perolehan suara dari senat serta 35% suara dari pusat. 

"Ketiganya harus bekerja keras dan meyakinkan para senat dan kementerian untuk mendapatkan kursi orang pertama di Poltek Ambon," katanya. 

Siapun yang akan terpilih nanti pada pemilihan putaran kedua ini akan memberikan yang terbaik kepada kemajuan pendidikan dilingkup Politeknik Ambon nanti. 

Hukum menegaskan kepada pihak kementerian siapapun pimpinan yang terpilih Haris secepatnya dilakukan pelantikan dan pengukuhan mengingat waktu batas akhir SK Direktur Jhon Elwarin pada bulan Februari. 

"Saya menegaskan kepada pihak kementerian untuk secepatnya melantik direktur baru, karena batas akhir SK direktur pada 25 Februari 2018," ujarnya. (Saleh Tuhuteru)

 

Read more...

Panglima TNI Terima Kunjungan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI Untuk Swedia

  • Published in Hankam

CILANGKAP ; Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., menerima kunjungan  Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Swedia Y.M. Bagas R. Hapsoro, bertempat di ruang tamu Panglima TNI Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018). Dalam pertemuan tersebut dibicarakan antara lain membahas diplomasi hubungan kedua negara, kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan.

Kabidpeninter Puspen TNI Letnan Kolonel Laut (KH) H. Agus Cahyono

Read more...

Korem 151/Binaiya Terima Penelitian Survey Pusterad

AMBON ; Komando Resor Militer (Korem) 151/Binaiya menerima kunjungan tim Penelitian Survey Dalam Rangka Peningkatan Status Korem 151/Binaiya dari type B menjadi type A di Lobby Makorem 151/Binaiya, Selasa (06/02). Kepala Staf Korem (Kasrem) 151/Binaiya Letkol Inf Christian Pieter Sipahelut menerima langsung kunjungan Tim dari Pusterad tersebut yang dipimpin oleh Letkol Arh Robby.

Tim penilitian dan survey Pusterad tersebut melaksanakan kajian peningkatan status Korem dari type B menjadi type A dan Kodim 1504/Ambon. Untuk Korem yang dipimpin Perwira Menegah (Pamen) berpangkat Kolonel menjadi Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Brigjen dan Kodim yang dipimpin Pamen berpangkat Letkol menjadi Pamen berpangkat Kolonel.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasrem 151/Binaiya, Dandim 1504/Ambon Letkol Inf Fendri Navyanto Raminta, Kasiter Korem 151/Binaiya Mayor Inf Yoyok Wahyudi, Pasipers Korem 151/Binaiya  Mayor Kav Eko Pedjiwardoyo dan para Perwira Staf Korem 151/Binaiya dan Kodim 1504/Ambon. (saleh tuhateru)

 

Read more...

Satgaskes TNI Beri Penyuluhan Kesehatan Gigi Bagi Siswa-Siswi SD Syuru

PAPUA ; Tim dokter dan paramedis Satgaskes TNI di bawah pimpinan Letda Ckm Hendri Dianto memberikan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada siswa-siswi SD Syuru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Selasa (6/2/2018). 

Adapun materi yang disampaikan tentang cara merawat gigi yang benar, waktu untuk menggosok gigi serta makanan yang sehat dan bergizi untuk gigi. Terlihat semangat dan rasa keingintahuan dari anak-anak yang berjumlah 50 orang gabungan dari kelas 3, 4 dan 5 SD Syuru. (Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi)

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.