Menu

Pemprov Riau Jalin MoU dengan BP REDD+

  • Written by 
Pemprov Riau Jalin MoU dengan BP REDD+

SEBAGAI salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan terluas di Indonesia, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya melakukan terobosan-terobosan demi perbaikan kawasan   hutan yang ada saat ini.

Salah terobosan yang dilakukan Pemrov Riau adalah menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola REDD+(Reducing Emissions from Deforestation and Forest and Peatland Degradation/Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut) dalam bentuk Nota Kesepahamanan (MoU) di jakarta, 29 Oktober 2014 lalu. Riau adalah provinsi ke 7 yang menjalin kerjasama dengan BP REDD+.

Kerjasama serupa sebelumnya juga dilakukan BP REED dengan Pemrov Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan.

Pelaksana Tugas Gubernur (Plt) Provinsi Riau, Arsyadjuliandi Rahman mengatakan, sesuai dengan visi pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Riau, saat ini Provinsi Riau telah memiliki Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) Riau dan baseline data, termasuk peta kadastral, sebagai prasyarat pelaksanaan REDD+ dan berkomitmen untuk mengimplementasikan REDD+ di Provinsi Riau.”

"Rencana aksi Pemprov Riau selanjutnya akan membentuk lembaga khusus atau memperkuat lembaga yang sudah ada untuk mengawal implementasi REDD+ di Riau," ujarnya.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi beberapa aspek, antara lain mengukur Reference Emission Level (REL) dan mengaplikasikan mekanisme Monitoring, Reporting, & Verification (MRV) agar dapat mengukur performa pelaksanaan REDD+ di lapangan.

Kepala BP REDD+ Heru Prasetyo menyatakan, pihaknya bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan sejumlah kegiatan strategis berbasis masyarakat bertema pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut. Seperti  pelatihan Karhutla Monitoring System, Citizen Journalism, Audit Karhutla, serta KKN Tematik terkait Kebakaran Hutan.

"Tujuannya adalah untuk membentuk kesiapsiagaan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian publik dalam mengantisipasi serta meneruskan informasi penting terkait kebakaran hutan dan lahan gambut – dan lebih jauh isu-isu lingkungan lain pada umumnya.” jelasnya.

Selain itu, BP REDD+ juga melakukan pendekatan terhadap pihak swasta, termasuk kerja sama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan melalui Inisiatif “Eyes on the Forest”.

"Tak kalah BP REDD+ terus melakukan pemantauan dan audit terhadap kepatuhan Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta di Provinsi Riau dalam melaksanakan tanggung jawab mereka mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.

Untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Provinsi Riau, BP REDD+ juga telah memfasilitasi proses sosialisasi Prosedur Nasional (Posnas) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta pelatihan tentang Karhutla Monitoring System (KMS); bagaimana memanfaatkan fasilitas citra satelit beresolusi tinggi yang mampu mengidentifikasi jumlah titik panas dan menyajikan analisa yang dapat digunakan oleh pihak-pihak berwenang dalam upaya penegakan hukum.

"Keterlibatan dan kolaborasi berbagai pihak menuju tata kelola hutan dan lahan yang lebih baik, merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Perubahan paradigma ini harus dibangun melalui kerjasama multi-pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. Inilah semangat utama REDD+, " pungkas Heru. (mytha/finsha)


back to top
Info for bonus Review William Hill here.