Menu

Komitmen Kemensos Garap 100 Desa Mandiri dari Dua Ribu Target

SALAH satu prioritas pembangunan nasional mewujudkan nawa cita ketiga kabinet kerja, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam lingkup NKRI.

“Selasa lalu, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat menteri dengan agenda sinkronisasi program berbasis desa dan kawasan perdesaan, ” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungan kerja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali, Jumat (10/4/2015).

Komitmen Kementerian Sosial (Kemensos) dalam pemberdayaan desa sebagai upaya menyejahterakan warga di perdesaan melalui berbagai program, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Rakor merekomendasikan untuk melihat berbagai hal dalam program pembangunan tersebut. Tahun ini, ditargetkan 5 ribu desa tertinggal dan 2 ribu desa mandiri dengan leading sektor dari lintas kementerian, yaitu Kementerian PU, Kementerian KKP, Kemensos, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan sebagianya.

“Dalam pemberdayan pedesaan, Kemensos memiliki komitmen yang sama dengan kementerian lainnya, seperti Kementerian PU, Kementerian KKP, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, ” tandasnya.

Sejak awal, Kemensos menyiapkan 50 desa mandiri sebagai pilot project. Namun melihat target 2 ribu desa mandiri yang ditetapkan, maka kebijakan pun dirubah dengan menambah menjadi 100 desa mandiri.

“Kemensos akan melakukan pemberdayaan 100 desa mandiri dari 2 ribu desa yang ditargetkan. Tentu saja, disinergikan dengan berbagai program yang selama ini telah berjalan dengan baik dan komandonya dari Menko PMK, ” ujarnya.

Ditanya exclusion error, Mensos berjanji meminimalisir dengan melakukan pembaruan dan validasi data. Exclusion error adalah kondisi dimana terjadi pengecualian warga yang seharusnya menerima, tapi belum menerima bantuan.

Dalam APBN-P untuk PSKS dan PKH disiapkan buffer 500 ribu PSKS dan 500 ribu PKH. Untuk validasi data, dinsos tingkat dua diminta menyampaikan data ke bupati dan dari bupati ke gubernur untuk segera disampaikan ke pusat, sehingga bisa dimaksimalkan validasi di akhir bulan ini.

“Bagi warga dan rumah tangga sasaran yang belum menerima bantuan, pemerintah menyiapkan buffer 500 ribu Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan buffer 500 ribu Program Keluarga Harapan (PKH), ” ucapnya.

Untuk menekan exclusion error tersebut, Kemensos segera menggelar rakor pada Selasa pekan depan yang akan dihadiri oleh Pemkab, Pemkot, Pemprov, TNP2K, BPJS dan para pihak terkait lainnya.

“Menekan exclusion error dengan melakukan maching data dan validasi data. Juga, menurunkan tim ke lapangan untuk memonitor situasi dan pada pekan keempat April segera digelar rakor gabungan terkait data, ” katanya.

Data susensas 2012, ada 6 juta penyandang disabiltas di Indonesia. Pemerintah menyiapkan 1,78 juta warga penerima bantuan dan baru 530 ribu yang tercover, sehingga slotnya masih tersedia cukup, termasuk bagi penyandang disabiltas.

“Penyandang disabilitas berhak mendapatkan PSKS, PKH, Raskin dan program lainnya. Bahkan, kami telah mengundang orsos untuk mendapatkan data calon penerima bantuan, sebab anggararan masih tersedia cukup, ” terangnya. (benny)


  

Read more...

Pemerintah Gelontorkan Rp 1 Triliun Bangun Wilayah Perbatasan

KOMITMEN Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mempercepat pembangunan wilayah perbatasan diwujudkankan dengan menyiapkan dana sebesar Rp1 triliun untuk membangunan seluruh kawasan perbatasan terpencil. Pembangunan dimulai dari Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

“Mungkin secara total menghabiskan Rp1 triliun untuk membuat sebuah etalase yang menunjukkan negara kita mampu melakukan itu,” kata Presiden Jokowi sebagaimana tertulis di laman Setkab.go.id, Rabu (21/1/2015).

“Perbatasan akan dibangun mulai dari Entikong ini. Tahun ini kita akan mengubah total kawasan perbatasan,” sambung Jokowi.

Menurut Jokowi, pembangunan kawasan perbatasan sebagai etalase untuk membuktikan pada negara lain bahwa Indonesia mampu membenahi perbatasan. Pembangunan itu nantinya dibarengi penyediaan infrastruktur jalan yang lebih baik.

Secara khusus, kata Jokowi, akan dibangun dry port di kawasan tersebut beserta sarana pendukungnya. “Jalan-jalan nasional akan menjadi prioritas untuk dibenahi,” papar Jokowi.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pontianak, Kalimantan Barat sejak kemarin. Salah satunya meninjau serta berdialog dengan warga di perbatasan antara Indonesia-Malaysia di wilayah Entikong, Kabupaten Sanggau. (red)

Read more...

JSS Batal, Pemrov Banten Kebut Bangun Pelabuhan Internasional

SETELAH pemerintah Presiden Jokowi-JK menyetop pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tak patah arang. Bahkan, Pemrov Banten kini lebih fokus menuntaskan  pembangunan Pelabuhan Bojonegara yang berlokasi di Kabupaten Serang, Banten.

"Kita sekarang fokus menyelesaikan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional ini. Semua sudah siap, tinggal rekomendasi dari Cilegon sebagai bentuk dukungan tertulis, karena Cilegon kota pendukung, lalu dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Cepi S Alam saat di kantornya Banten (07/11/2014).

Ia menjelaskan, kesiapan ini akan segera dibuktikan dengan pembahasan persiapan tekhnis pembangunan pelabuhan internasional Bojonegara yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Serang. Agar kedepannya, nelayan kecil tak terpinggirkan.

"Penyusunan Standar Operasi Perusahaan (SOP) terkait perijinan dan kegiatan yang lain. Lalu penertiban terkait pelabuhan kecil di sekitarnya. Jangan sampai mereka yang punya lahan di pinggirkan, tapi di kerjasamakan," terangnya.

Lahan pelabuhan internasional Bojonegara sendiri seluas 450 hektare dan akan menampung kapal-kapal besar. Sehingga, studi kelayakan terkait ekosistem laut agar tak rusak pun harus segera dilakukan.

"Untuk kondisi dalam laut akan dibicarakan secara khusus, agar jangan sampai ekosistemnya rusak," tegasnya.

Perlu diketahui, bahwa pembangunan pelabuhan internasional Bojonegara di bangun oleh Presiden Megawati, tetapi terhenti bersamaan dengan selesainya pemerintahan presiden wanita pertama di Indonesia yang dilanjutkan dengan pemerintahan SBY. (red)



Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.