Menu

Menkeu Chatib Basri: Kepercayaan Investor terhadap Indonesia Masih Tinggi

MENTERI Keungan Chatib Basri menilai kepercayaan terhadap instrumen pasar keuangan Indonesia masih tinggi. Hal tersebut terbukti dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) dari penerbitan perdana Eurobond yang mencapai hampir 7 kali dari penawaran.

“Yang luar biasa menurut saya demand-nya sampai 6,7 billion Euro. Berarti hampir 7 kali oversubscribed. Ini menunjukkan bahwa appetite atau permintaan atau kepercapayaan terhadap Indonesia masih sangat tinggi,” kata Chatib ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Permintaan yang tinggi terhadap Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Euro dengan nomor seri RIEUR0721 tersebut, juga menunjukkan bahwa pasar tidak hanya melihat pelemahan rupiah semata.

“Jadi kalau saya lihat dari sini memang pelemahan rupiah dari beberapa waktu terakhir lebih merupakan fenomena lokal,” imbuhnya. Dengan yield Euro yang lebih rendah dibanding yield dollar AS, maka biaya pinjaman jadi llebih murah.

“Itu jelas lebih rendah dibandingkan dengan kupon di dalam dollar AS untuk jenis bonds yang sama. Harganya juga bagus dan ini adalah strategi yang dipilih pemerintah ketika yield dollarnya naik, kita masuk kepada Euro yang yield dari Euronya mengalami penurunan. Sehingga dengan begitu cost of borrowing, atau biaya pinjaman, jadi lebih murah,” katanya lagi.

Chatib menambahkan, keputusan pemerintah mengeluarkan SUN Euro sudah tepat, menyusul kebijakan quantitative-easing yang baru saja diambil oleh ECB. Sebagai informasi, penjualan SUN denominasi euro ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di pasar keuangan internasional.

“Penerbitan ini dilaksanakan sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber-sumber pembiayaan dan perluasan basis investor global," tulis Direktorat Jenderal Pengolaan Utang Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi, Kamis (3/7/2014).

Hasil dari penerbitan SUN ini digunakan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN-P 2014. SUN denominasi euro ini memiliki tenor 7 tahun dengan tanggal pricing pada 2 Juli 2014. (baca: Untuk Pertama Kalinya Indonesia Terbitkan SUN Euro). (kompas.com/red)

Read more...

Renegosiasi 40 Perusahaan Tambang Rampung, Newmont Dan Freeport Absen

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mahendra Siregar melaporkan perkembangan renegosiasi kontrak perusahaan tambang kepada Menteri Perekonomian, Chairul Tanjung.

Menurut Mahendra sudah ada 40 perusahaan tambang yang sudah menyelesaikan renegosiasi dengan pemerintah, namun tidak ada nama Newmont dan Freeport dalam daftar 40 perusahaan yang ada pada daftar.

"Tadi lapor ke Pak Menko mengenai apa yang bisa disampaikan progres dari beberapa proses renegosiasi dan terakhir itu 40-an yang sudah rampung dan kita harapkan bisa diselesaikan dan ditandatangani," ujar Mahendra Siregar di Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Mahendra mengatakan, kesepakatan yang sudah dicapai antara pemerintah dan 40 perusahaan tambang tersebut merupakan progres yang baik. Sementara untuk sisa perusahaan yang belum menyelesaikan renegosiasi, akan segera diselesaikan pemerintah dalam dekat.

"Tentu akan membawa momentum yang baik untuk sisanya untuk bisa selesai dalam waktu singkat. 40 perusahaan termasuk PKP2B (Perjanjian Kontrak Penambangan Batu Bara)," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM, Susilo Suswoutomo mengatakan, PT Newmont Nusatenggara dan PT Freeport Indonesia tidak termasuk ke dalam 40 perusahaan yang sudah menyelesaikan renegosiasi. Saat ini, Newmont dan Freeport masih dalam proses pembahasan.

"Newmont adalah yang termasuk yang sedang kita proses juga, Freeport. Initinya adalah itu tadi renegosiasi tetap berjalan dan kita harapkan selesai secepatnya paling tidak prinsip ke 6 isu yang pernah disampaikan itu selesai. Bagi yang sudah tandatangan itu bisa langsung dilakukan mainment kontrak-kontrak. Akhir tahun selesai lah," tandasnya.

Dirjen Pajak Minta Pemda Stop Izin Usaha Tambang

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany meminta instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan sementara izin usaha para pengelola tambang.

Izin usaha pengelola tambang diminta dihentikan hingga semua Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang izin tambang yang ada saat ini diregistrasi ulang. "Selama ini NPWP-nya pada ngarang. Tapi kan kita, Ditjen Pajak enggak bisa melarang, enggak bisa menutup izinnya, yang bisa tutup itu hanya yang memberikan izin, yaitu Pemda," kata Fuad di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Menurutnya, NPWP pengusaha tambang harus ditertibkan dan diregistrasi ulang. "Kalau belum teregistrasi, NPWP-nya belum teregistrasi ulang oleh kami, stop dulu izin usahanya supaya tidak bocor semuanya tambang-tambangnya," lanjut Fuad.

Menurut Fuad, ada potensi kehilangan penerimaan negara triliunan rupiah jika pengelolaan pajak terkait pertambangan tidak segera diperbaiki. Dia juga menyebut kemungkinan hasil tambang Indonesia bocor ke luar negeri.

Oleh karena itu, menurut Fuad, Ditjen Pajak perlu melakukan validasi NPWP pengelola izin tambang. Dia juga meminta instansi pemerintah pusat dan daerah, terutama daerah, untuk lebih ketat dalam menerbitkan izin pengelolaan tambang.

"Karena kan yang kasih izin pihak instansi pemerintah pusat dan daerah, terutama daerah untuk IUP (izin usaha pertambangan), ini kan harus ada kewajiban NPWP-nya dan NPWP-nya harus benar-benar divalidasi Direktorar Jenderal Pajak," sambungnya. (kompas.com/red)

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.